Bisnis.com, JAKARTA - Tingkat monopoli BUMN yang masih tinggi di sektor infrastruktur menjadi salah satu alasan pelaku swasta enggan untuk bersinergi dengan BUMN.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani dalam sesi panel infrastruktur dan logistik Forum Sinergi BUMN-Swasta, Senin (14/8/2023).
“Tadi kita sebutkan sinergitas. Betul, tapi kenyataannya kan kita banyak persaingan usaha. Nah, ini kan infrastruktur sektor yang high regulated dengan tentu saja kita harus terbuka ya bahwa tingkat monopoli BUMN masih sangat tinggi,” kata Shinta.
Mengutip services trade restrictiveness index OECD 2022, Shinta mengatakan, Indonesia dinilai sebagai negara dengan tingkat restriksi perdagangan jasa tertinggi di antara 38 negara berkembang dan maju.
Laporan tersebut dibenarkan oleh Shinta. Pemilik Sintesa Group itu mengungkapkan, masih banyak pelaku usaha yang dibatasi untuk berinvestasi di berbagai jasa terkait infrastruktur.
“Juga kita melihat lanskap tidak seimbang untuk memperoleh infrastruktur yang dianggap lebih memiliki skala pasar yang memadai. Ini juga tetap kita harus bersaing dengan BUMN,” ungkapnya.
Baca Juga
Selain masih tingginya monopoli BUMN, Shinta juga mengungkapkan sejumlah alasan lain mengapa pihak swasta belum bisa bersinergi dengan BUMN, di antaranya tingkat bankability yang ditawarkan belum tentu memadai, proyek pembangunan yang dirancang tanpa memerhatikan demand pasar riil, serta risiko dan biaya proyek tidak sebanding dengan manfaat.
Lalu, tingginya suku bunga pinjaman di Indonesia serta implementasi regulasi yang dinilai masih lemah, meski kebijakan yang dibuat sudah cukup baik.
“Jadi banyak ketakutan terus terang dari pelaku nasional ini,” ungkapnya.
Untuk bisa menciptakan kerja sama yang baik antara BUMN dan swasta yang lebih intensif dan menguntungkan, Shinta mengusulkan agar diterapkan prinsip the right company in the right place, meningkatkan bankability, serta sinergi yang inklusif, transparan, profesional, dan adil.
Selain itu, blueprint yang sempat diusulkan Menteri BUMN Erick Thohir diharapkan bisa diwujudkan agar terjadi sinergitas antara BUMN dan swasta. Blueprint ini diharapkan bisa menjadi acuan BUMN dan swasta untuk meningkatkan kerja sama bisnis.
“Harapan kami blueprint tadi bisa terjadi supaya yang tadi tema sinergitas tidak hanya jargon tapi bisa jadi kenyataan dan bisa dirasakan oleh semua pihak,” pungkasnya.
