Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Berencana Subsidi Tarif LRT, Jadi Seberapa Murah?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini bahwa memang diperlukan tarif subsidi untuk menarik minat masyarakat.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (tengah), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) menaiki LRT Jabodebek di Jakarta, Kamis (3/8/2023). Presiden menggunakan moda transportasi LRT dengan rute Stasiun Harjamukti hingga Stasiun Dukuh Atas. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (tengah), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) menaiki LRT Jabodebek di Jakarta, Kamis (3/8/2023). Presiden menggunakan moda transportasi LRT dengan rute Stasiun Harjamukti hingga Stasiun Dukuh Atas. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini bahwa memang diperlukan tarif Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik.

PSO ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan subsidi dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan moda transportasi publik.

Hal ini disampaikannya usai meninjau LRT (Light Rail Transit) Jabodebek pada hari ini, Kamis (10/8/2023). 

Menurutnya, tidak hanya di moda transportasi Light Rail Transit (LRT) tetapi PSO dan subsidi memang diperlukan bagi setiap transportasi massal sehingga penggunaan kendaraan pribadi bisa makin ditekan. 

“Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya transjakarta, KRL, kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” tuturnya di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8/2023).

Lebih lanjut, dia tak menjawab ketika ditanyakan berapa nominal PSO yang akan dipatok pemerintah untuk LRT. Menurutnya urusan teknis merupakan tugas dari Menteri Perhubungan (Menhub).

“Yang jelas [PSO atau subsidi] itu urusannya Menteri Perhubungan. Masak Presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu,” kata Jokowi.

Sekadar informasi, belum lama ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan tarif bagi LRT Jabodebek.

Tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023, tentang tarif angkutan orang dengan kereta api  ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk melaksanakan  kewajiban pelayanan publik.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa telah ditetapkan tarif LRT Jabodebek yakni Rp 5.000 untuk 1 km pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp 700 setiap km berikutnya.

Menurut kalkulasi Bisnis, apabila perjalanan dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas dengan jarak 27,3 km, maka, untuk 1 kilometer pertama seseorang akan membayarkan Rp5.000 dan sisanya kilometer selanjutnya adalah Rp18.200 sehingga orang tersebut harus membayar Rp23.200.

Sementara itu, apabila seseorang naik dari stasiun LRT Harjamukti ke stasiun Dukuh Atas yang memiliki jarak sekitar 24 km, maka untuk 1 km pertama seseorang akan membayarkan Rp5.000 dan sisanya kilometer selanjutnya adalah Rp16.100 sehingga orang tersebut harus membayar Rp19.100 untuk satu kali perjalanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper