Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah meresmikan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2 Cigombong-Cibadak pada Jumat (4/8/2023).
Pengoperasian ruas tersebut kembali menambah panjang operasional jalan tol yang akan menjadi penangkal kemacetan yang biasanya terjadi di jalan utama Bogor-Sukabumi.
Jokowi mengatakan bahwa tol sepanjang 11,9 kilometer dan menelan anggaran biaya hingga Rp3,2 triliun itu sudah selesai dan siap dioperasikan.
Kepala Negara mengaku harapannya dengan selesainya ruas jalan ini, apabila masyarakat bepergian ke Pelabuhan Ratu, Ciletuh, Unjung Genteng, atau Gunung Gede dapat terpangkas jarak tempuhnya dengan sangat signifikan.
“Yang sebelumnya dari Jakarta kalau ke Sukabumi itu memakan waktu sampe 5 jam, kadang bisa sampe 6 jam. Sekarang dengan adanya jalan tol ini hanya kurang lebih 2,5 jam. Ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang,” tuturnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (4/8/2023).
Kemacetan di ruas Bogor-Sukabumi memang menjadi masalah yang tengah dipecahkan pemerintah.
Baca Juga
Parahnya kemacetan pada jalan itu pun diamini langsung oleh Presiden Jokowi.
"Biasanya 5 jam menjadi 2 jam atau 2,5 jam. Bahkan, sebelumnya ada yang sampai 6 jam, 9 jam, 8 jam karena ada pasar menjadi macet, ada pekerja keluar dari pabrik macet, saya ngalamin sendiri sekali hampir 6 jam," kata Jokowi.
Dengan dioperasikannya Seksi 2 Cigombong-Cibadak, ruas Jalan Tol Bocimi menyisakan 2 lainnya yakni Seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat, dan Seksi 4 Sukabumi-Barat-Sukabumi Timur.
Namun, kelanjutan pembangunan itu tengah tersendat. Pasalnya, Waskita selaku pemegang konsensi Jalan Tol Bocimi tengah mengalami permasalahan keuangan karena ditundanya penyertaan modal negara (PMN) yang membuat pengerjaan proyek terganggu.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan hal tersebut nantinya akan dilakukan melalui aksi korporasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan pelat merah tersebut.
Dia mengatakan, teknis pengambilalihan pekerjaan tersebut akan sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Nanti dibantu Hutama Karya, corporate action, itu business to business, detailnya kurang tau karena urusan BUMN, urusan di BUJT-nya," ujar Hedy.
Kementerian PUPR menyebut bahwa proses alih operator Jalan Tol Bocimi dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ke PT Hutama Karya (Persero) perlu membuat perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) baru.
Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja.
"Iya nanti diteruskan Hutama Karya, tinggal dialihkan dulu PPJT-nya dulu ditutup, terus dibuat PPJT-nya baru, [PPJT awal] ditutup," ungkapnya.
Dia menegaskan PPJT baru perlu dilakukan mengingat Tol Bocimi dibangun dengan investasi murni dari Waskita. Sementara itu, Endra menilai masalah keuangan yang tengah menerpa Waskita saat ini membuat perusahaan pelat merah itu berat untuk melanjutkan investasi.
Endra pun membuka kemungkinan lain di mana Waskita bisa menjual jalan tol tersebut sehingga dapat dibeli perusahaan lain di luar Hutama Karya, termasuk Indonesia Investment Authority (INA).
Di sisi lain, dia menjelaskan, alasan pemerintah memilih Hutama Karya alih-alih BUJT lain, untuk melanjutkan pembangunan Tol Bocimi yang tak kunjung rampung secara keseluruhan itu.
Di sisi lain, dia menjelaskan, alasan pemerintah memilih Hutama Karya alih-alih BUJT lain, untuk melanjutkan pembangunan Tol Bocimi yang tak kunjung rampung secara keseluruhan itu.
"Hutama Karya kan sekarang core business-nya di jalan tol, ada konstruksinya juga. Jadi konstruksi, kemudian dia mengoperasikan itu, ya itu Hutama Karya," terangnya.
Menurut Endra, Hutama Karya mumpuni untuk melanjutkan pembangunan Tol Bocmi ruas Cibadak-Sukabumi Barat yang belum terbentuk jalurnya. Selain itu, HK juga memiliki penyertaan modal negara (PMN) yang melimpah.
"HK punya banyak itu PMN, dia baru jual juga [dua ruas Tol Trans Sumatra Rp20,5 triliun] jadi HK paling sehat," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini akan menyuntik PMN sebanyak Rp12,5 triliun untuk Hutama Karya pada 2024. PMN diberikan untuk menyelesaikan proyek yang dikerjakan oleh Waskita.
Kendati PMN tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Tol Trans Sumatra, Endra pun membuka kemungkinan lain selain Bocimi yang akan diambil alih oleh HK.
"Tapi bisa ambil alih ruas ruas vital di Jawa, termasuk Bocimi, Japek, dan beberapa yang dipegang Waskita," pungkasnya.
Sekadar informasi, pengusahaan Jalan Tol Bocimi masih dipegang oleh PT Trans Jabar Tol yang merupakan entitas sahamnya dimiliki oleh PT Waskita Tol Road sebesar 99,99 persen dan 0,01 persen oleh Koperasi Waskita.
Trans Jabar Tol beroperasi sebagai perusahaan jalan tol yang didirikan pada tanggal 19 Juli 2007. TJT memperoleh hak pengusahaan jalan tol untuk segmen Bogor–Ciawi–Sukabumi dengan jangka waktu konsesi selama 45 tahun.
