Bisnis.com, JAKARTA – Lithium kini menjadi salah satu logam paling laris di dunia sejalan dengan booming kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Tak heran jika kian banyak perusahaan yang mulai serius berburu peluang akuisisi tambang komoditas logam khusus tersebut.
Dulunya lithium banyak digunakan sebagai bahan baku keramik dan obat-obatan, tetapi kini menjadi komponen utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.
Sayangnya, pasokan lithium mulai terancam tidak bisa memenuhi permintaan global, sejalan dengan adanya penundaan izin tambang, kekurangan staf, dan inflasi yang dapat menghambat kemampuan produsen lithium.
Di Indonesia, lithium dan graphite masih harus diimpor mengingat jumlah cadangan yang ditemukan di dalam negeri belum memadai untuk diproduksi secara ekonomis.
Seturut dengan itu, pemerintah juga akhirnya membuka keran impor untuk bahan baku industri baterai kendaraan listrik, bahkan mewacanakan untuk membebaskan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor tersebut.
Berita tentang aksi korporasi memburu lithium menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Rabu (2/8/2023). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Langkah Maju Terapkan Cukai Minuman Berpemanis
Setelah bertahun-tahun menjadi wacana, ekstensifikasi melalui pengenaan cukai minuman manis semakin dekat untuk terwujud berkat adanya opsi besaran tarif dan mekanisme pungutan.
Setidaknya, sejak 2021 pemerintah sudah merencanakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) agar bisa menyumbang penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Dua tahun berlalu, kebijakan itu belum berlaku.
Berdasarkan informasi dari sumber Bisnis yang dekat dengan otoritas fiskal, kini pemerintah sudah mengantongi beberapa skema tarif untuk cukai minuman manis. Mekanisme pungutan cukai MBDK juga sudah tersedia dan sedang dimatangkan.
Sumber itu menyebut bahwa skema tarif cukai minuman manis yang sedang dimatangkan pemerintah adalah Rp500/liter, Rp600/liter, dan Rp650/ liter.
Bahaya di Balik Pelonggaran Hapus Buku Kredit Macet UMKM
Di tengah proyeksi manfaat di balik wacana kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terdapat tantangan yang berpotensi menjadi celah bagi moral hazard yang justru membahayakan industri perbankan.
Isu tersebut berkembang seiring dengan langkah pemerintah yang kini tengah menyusun aturan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Aturan turunan tersebut akan mengatur lebih rinci terkait hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Hal ini menindaklanjuti butir ketentuan dalam UU PPSK yang mengatur tentang hal tersebut.
Ketentuan tersebut terungkap dalam Pasal 250 Bab XIX UU PPSK yang mengatur kredit macet bank dan non-bank BUMN kepada UMKM dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada sektor tersebut.
MIND ID Hingga Rio Tinto Berburu Lithium di Tengah Booming EV
Berdasarkan catatan MIND ID, industri hulu tambang dalam negeri masih mengimpor lithium hydroxide dari China, Australia, hingga Chili dengan kebutuhan sekitar 70.000 ton setiap tahunnya.
Selain itu, grafit sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik juga masih diimpor dari China, Brasil, dan Mozambik dengan volume mencapai 44.000 ton per tahun. Beberapa mineral logam lain yang ikut diimpor, di antaranya mangan sulfat dan kobalt sulfat yang pembeliannya masing-masing 12.000 ton per tahun.
Volume impor tersebut mengambil 20 persen dari porsi bahan baku baterai kendaraan listrik yang belum dapat dipenuhi dari tambang mineral logam domestik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya secara khusus bahkan sempat menyampaikan Perdana Menteri Australia H.E.Anthony Albanese terkait dengan keinginan Indonesia untuk meningkatkan impor lithium dari Australia.
Sektor Manufaktur Menangkis Isu Deindustrialisasi
Di tengah isu deindustrialisasi yang menyeruak, seluruh sektor industri manufaktur di Indonesia kembali menguat pada Juli 2023, didukung oleh peningkatan permintaan.
S&P Global melaporkan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia menunjukkan indeks di bulan Juli sebesar 53,3 atau naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh level 52,5.
“Sektor manufaktur Indonesia terus memperlihatkan momentum pertumbuhan yang kuat pada awal triwulan ketiga, didukung oleh peningkatan permintaan," komentar Jingyi Pan, Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence, Selasa (1/8/2023).
Pertumbuhan permintaan baru yang lebih cepat dan efisiensi menyebabkan peningkatan tajam pada produksi pada awal kuartal ketiga. Akibatnya, perusahaan-perusahaan terus merekrut pekerja tambahan dan meningkatkan aktivitas pembelian mereka, sehingga menyebabkan rekor akumulasi inventaris input pada laju tercepat.
Sederet Daftar Proyek Infrastruktur Mangkrak di Jakarta
Pembangunan suatu proyek tak selamanya mulus. Ada sejumlah hambatan dalam penyelesaian proyek yakni pembebasan lahan sehingga menyebabkan terjadinya mangkrak.
Pada Senin (31/7/2023), Presiden Joko Widodo meresmikan sodetan Ciliwung di Jatinegara, Jakarta Timur usai dibangun selama 10 tahun.
Pada awalnya, proyek sodetan Ciliwung mulai dibangun sejak Desember tahun 2013 dan ditargetkan selesai pada 2015. Kemudian, proyek tersebut kembali molor yang ditargetkan selesai pada 2016. Pada 2016 hingga tahun 2019, proyek sodetan Ciliwung ini sempat mangkrak.
Berdasarkan catatan Bisnis, pembangunan proyek sodetan Ciliwung sempat masuk dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena gugatan lahan dari warga Bidara Cina.
Pada 29 April 2016, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN lantaran kasus tersebut sudah dimenangkan oleh warga Bidara Cina, Jakarta Timur, terkait sengketa lahan proyek sodetan Ciliwung.
