Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa perang Rusia dan Ukraina berpotensi mengancam keberlangsungan bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncak pada 2030. Bagaimana bisa?
Direktur Celios Bhima Yudhistira menyampaikan Indonesia setidaknya bergantung kepada Ukraina terhadap 40-60 persen kebutuhan gandum dalam negeri.
“Kita [Indonesia] masuk dalam negara yang rawan terhadap berlanjutnya perang yang mengganggu supply gandum,” ujarnya saat acara Diskusi Pakar Ekonomi Makro di kantor Bisnis Indonesia, Rabu (26/7/2023).
Meski pemerintah meyakinkan dengan suplai gandum dari Australia, tidak sedikit pula negara-negara lain yang menargetkan Australia untuk menggantikan Ukraina.
Negara-negara yang kehilangan stok dari Ukraina pun akan sama sama memperebutkan Australia dan memicu kenaikan harga pangan, khususnya makanan pengganti nasi tersebut.
Faktanya, Bhima menjelaskan bahwa saat ini semakin besar garis kemiskinan dibentuk dari roti dan mie instan, dengan bahan dasar gandum, baik di kota maupun desa.
Baca Juga
Artinya, dengan potensi kenaikan harga gandum tersebut akan mempengaruhi pola makan para masyarakat miskin, menengah ke bawah, dan lebih jauh lagi akan berdampak pada gizi yang mereka terima.
Dalam data yang Bhima paparkan, terdapat hidden hunger atau kelaparan yang tersembunyi di masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut terjadi ketika seseorang tersebut memenuhi makan tiga kali sehari, namun dengan kalori dan nutrisi yang tidak ideal.
“Jika kelaparan didefinisikan tidak mampu makan secara normal, hiden hunger lebih dalam dari itu, dia makan, tapi nasi sama ikan asin, yang standar gizinya nggak disebut orang kenyang, meski seolah-olah makan,” paparnya.
Hal tersebut akan mempengaruhi kognitif seseorang dan mengancam bonus demografi Indonesia yang sudah mulai berlangsung dan akan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.
“Jadi, krisis Rusia-Ukraina yang mungkin berlanjut, kemudian ada hidden hunger. Indonesia di posisi pendapatan perkapita naik, tapi banyak yang hidden hunger. Bagaimana kalau, misalnya, jadi peneliti? Kalau pembentukan dari dia kandungan sudah hidden hunger. Dan ujungnya berkaitan dengan produktifitas, ini akan menjadi isu serius pada 2024,” tutupnya.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk menurunkan kemiskinan dan pencegahan stunting dengan dana yang tidak sedikit.
Setiap bulannya, pemerintah memberikan perlindungan sosial sebesar Rp3,7 triliun untuk 18,7 juta peserta penerima Kartu Sembako. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga membayarkan langsung Rp3,9 triliun per bulannya untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 96,7 juta peserta.
Khusus untuk stunting, jumlah anggaran belanja pemerintah pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting, yaitu Rp30,4 triliun pada 2023.
Meski demikian, dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, berpotensi mengancam bonus demografi Indonesia pada 2030 mendatang.
