Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau dikenal dengan GNPIP telah menjadi gerakan untuk bersinergi, berkoordinasi serta berkolaborasi antar instansi dan lembaga baik pusat maupun daerah dalam merespon gejolak harga (inflasi), khususnya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.n
Sesuai laporan BPS, inflasi IHK pada Desember 2022 telah mencapai 5,51% (yoy), yang berarti sudah melebihi target maksimal 4%. Kemudian turun menjadi 3,52% (yoy) pada Juni 2023 atau sudah kembali pada range target 2-4% untuk target inflasi 2023. Penurunan angka inflasi yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2023 lebih cepat dari perkiraan semula yang dikalkulasi tercapai pada sekitar Juli-Agustus 2023.
Dinamika harga energi dunia yang diiringi penyesuaian kebijakan harga energi (administered prices) dan kenaikan harga volatile foods telah menjadi dua pendorong utama tingginya angka inflasi tahun 2022.
Gejala fenomena alam (La Nina) seiring dampak climate change semakin melengkapi angka inflasi yang tinggi tersebut. Dimana produk pertanian hortikultura yang termasuk dalam volatile foods telah menjadi kontribusi utama terjadinya inflasi yang tinggi pada 90 kota IHK baik kota/kabupaten di Indonesia. Kontribusi inflasi pada volatile foods pada 2022 hampir menyentuh angka 12%, tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir.
GNPIP telah dicanangkan di Kota Malang (Jawa Timur) pada 10 Agustus 2022 oleh Gubernur Bank Indonesia bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Wali Kota Malang. Implementasi GNPIP telah secara masif menjelma menjadi gerakan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sehingga semakin banyak pihak berkontribusi secara kolektif untuk menjaga kestabilan harga khususnya kebutuhan pokok di daerahnya masing-masing.
GNPIP lahir menjadi suatu gerakan yang didorong oleh kegalauan karena inflasi yang cukup tinggi pada semester I/2022, yaitu dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok/pangan khususnya produk pertanian hortikultura. Aneka cabai yaitu cabai merah, cabai rawit, cabai keriting dan cabai hijau, serta bawang-bawangan yaitu bawang merah dan bawang putih telah menjadi penyebab utama tingginya inflasi yang dialami banyak daerah.
Baca Juga
Seharusnya permasalahan pada produk pertanian hortikultura sebagai penyebab utama inflasi dalam beberapa bulan pada 2022 dapat diatasi dengan kebijakan yang terukur. Mitigasi tersebut telah menjadi program spesifik dalam GNPIP.
Sementara itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral diamanatkan oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter berupa pengendalian uang yang beredar dalam perekonomian. Ada dua dimensi nilai rupiah yang patut dijaga yaitu: Pertama, nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Kedua, nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Dinamika yang terjadi, Inflasi tidak bisa lepas akibat dampak dari dua dimensi dimaksud.
Di sisi lain, inflasi juga diakibatkan oleh fenomena selain moneter antara lain: kebijakan harga oleh pemerintah (administered prices) baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Terganggunya supply serta kondisi alam dan geografis setiap daerah. Dinamika yang terjadi bahwa kestabilan harga atau inflasi tidak hanya dapat diselesaikan dengan kebijakan moneter semata.
Untuk itu dibutuhkan suatu gerakan yang membangunkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi dari pusat hingga daerah, termasuk di dalamnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) hingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Problem Banyak Negara
Inflasi tinggi telah menjadi dinamika ekonomi global yang dihadapi oleh banyak negara hingga awal tahun 2023. Banyak negara mengalami dampak dari tiga peperangan yang telah terjadi pada dua tahun terakhir yaitu: Pertama, perang terhadap Covid-19 yang dampaknya terhadap ketersediaan supply barang dan jasa yang masih belum sepenuhnya pulih.
Kedua, perang terhadap inflasi sendiri yang dihadapi oleh banyak negara dengan respon “perang” kebijakan suku bunga otoritas moneter di tiap negara karena inflasi yang tinggi. Ketiga, perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada ketersediaan dan juga harga pangan serta energi dunia. Perkembangan yang sangat dirasakan adalah kenaikan harga barang atau inflasi tinggi yang dialami oleh negara-negara maju, yang selama dekade ini menikmati inflasi yang rendah.
Dari empat program utama dalam GNPIP yaitu: ketahanan pangan, urban farming, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan penguatan peran PEMDA, paling tidak tiga program utama harus terus dilakukan termasuk melalui integrasi dan inovasi program.
Program ketahanan pangan perlu terus diperkuat baik sisi hulu dan juga hilir agar para petani terus mempunyai semangat tinggi untuk bertanam karena produktivitas yang semakin baik, biaya produksi yang semakin ditekan sehingga berdampak pada nilai tukar petani (NTP) atau penghasilan semakin membaik.
KAD menjadi kerja sama bisnis yang menguntungkan dua pihak, serta tidak sekedar untuk integrasi pemenuhan kebutuhan antara daerah surplus dan minus agar disparitas harga tidak terlalu lebar.
Peran dan komitmen Pemda dan Perumda sangat penting untuk menjamin ketersediaan barang dan sekaligus stabilitas harga di daerahnya, baik sebagai off taker untuk Perumda maupun mendukung operasi pasar/pasar murah dan subsidi khusus yang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan para dinas terkait, dengan dukungan dana dari APBN/APBD.
GNPIP telah berkontribusi dalam menekan khususnya inflasi volatile foods yang sebelum di atas 11% pada tahun 2022 saat ini pada bulan Juni 2023 menurun menjadi sekitar 3%. Stabilitas harga volatile foods ini sangat penting karena terkait langsung kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok yang ujungnya mampu berkontribusi menekan dampak angka stunting serta kualitas SDM ke depan.
