Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bertemu dengan 20 Menteri Keuangan Ekonomi Terbesar Dunia di India, Sri Mulyani Pamer UU HKPD

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan hingga ke level pemda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting di India, Senin (17/7/2023)/@smindrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting di India, Senin (17/7/2023)/@smindrawati

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan hingga ke tingkat Pemerintah Daerah di hadapan persekutuan negara kaya dalam kelompok G20.

G20 adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Negara anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. 

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk menciptakan hal tersebut. 

Dirinya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi komponen penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mampu keluar dari Middle Income Trap, atau jebakan kelas menengah. 

Pertama, melalui hadirnya UU HKPD untuk mendukung Pemda meningkatkan infrastruktur publik, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, juga menurunkan ketimpangan sosial,” ujarnya sebagai dikutip dari akun Instagram @smindrawati pada Senin (17/7/2023).

Implementasi UU HKPD yang tertuang dalam UU No. 1/2022 secara penuh akan mulai pada 2024. Dalam beleid ini, pemerintah pusat merevisi ketentuan pengelolaan transfer ke daerah. 

Dalam pertemuan Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting di India, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat juga memberikan akses kepada Pemda untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui soft loan BUMN.

"Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, melalui public-private financing, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah,” jelasnya.

Selain itu, demi memperkuat komitmen Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu pemerintah juga telah memperkenalkan ESG Framework for Infrastructure Financing yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia pun mengungkapkan harapannya agar forum ini dapat menjadi ajang bagi para anggota G20 untuk bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper