Bisnis.com, JAKARTA- Keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut akan bergantung pada prioritas pemerintahan selanjutnya, setelah periode Presiden RI Joko Widodo pada 2024 mendatang.
Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDI-Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke IKN merupakan kewajiban yang berlandaskan Undang-Undang No.3/2022.
Dia menegaskan bahwa siapapun presiden yang akan terpilih pada Pilpres 2024 mendatang wajib melanjutkan pembangunannya.
"Loh, IKN sudah jadi undang-undang kok, masih ada yang tidak komit? Kalau sudah jadi UU itu kewajiban siapapun artinya itu harus melaksanakan loh. Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan," kata Ganjar saat ditemui di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Pernyataan komitmen Ganjar untuk melanjutkan IKN sedikit bertentangan dengan respons 2 tokoh lainnya yang berpotensi maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Keduanya justru kompak mempertanyakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anies misalnya, mengaku heran seringkali dihadapkan dengan pertanyaan mengenai perencanaan dan pembangunan IKN di banyak forum.
Baca Juga
Padahal, lanjutnya, banyak isu lain yang juga tak kalah penting untuk ditanyakan. Anies pun balik bertanya, apakah dalam program besar pemerintahan Jokowi itu memang ada permasalahan yang perlu ada jawaban penyelesaiannya.
“Saya juga kadang heran kenapa sering ditanyakan ya [persoalan IKN] ini apa ada masalah ya sebetulnya? Kok saya tidak ditanyakan pangan murah, subsidi BBM, itu tidak pernah ditanyakan, tetapi IKN selalu di ditanyakan ya. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada banyak pertanyaannya?,” tanyanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menjabarkan jika setiap program direncanakan dengan baik dan memiliki dasar yang kuat maka tak perlu otot politik untuk memaksakan proyek itu bisa dilaksanakan.
“Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding, tetapi kalau tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak jelas siapa yang akan mendapat manfaat, maka wali kota harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Jadi saya melihat bila ini rencana yang baik pasti jalan terus, tetapi kalau ini ada masalah ya maka yang terjadi sebaliknya,” pungkas Anies.
Di sisi lain, AHY melemparkan pernyataan yang lebih sinis. Putra mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mempertanyakan urgensi pembangunan IKN pada saat ini.
Menurutnya, masih banyak masalah lebih genting yang harus diselesaikan. AHY menjelaskan, saat ini utang pemerintah mencapai Rp7.800 triliun lebih. Namun, pemerintah justru terus menggenjot pembangunan IKN.
"Apakah hari ini memang kondisi negara memungkinkan untuk segera membangun Ibu Kota Negara baru, misalnya? Punya enggak uangnya kita kira-kira?" ujar AHY saat menyampaikan pidato alam acara Kick Off Bulan Bhakti DPD Partai Demokrat di Kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
