Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait nasib 58 Proyek Strategis Nasional yang tak kunjung dibangun. Padahal, Joko Widodo (Jokowi) akan lengser dari kursi Presiden RI pada 2024.
Airlangga menyampaikan saat ini pemerintah memandang bahwa tidak seluruh proyek strategis nasional atau PSN tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada semester I/2024.
Dia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan kriteria proyek yang akan dilanjutkan pembangunannya, yaitu yang telah mencapai financial closing.
"Memang tidak semuanya akan selesai di 2024. Tapi, kami memiliki kriteria. Diharapkan yang dilanjutkan [pembangunannya] yang sudah financial closing. Jadi yang belum financial closing terpaksa tidak kita berikan izin," katanya dalam Konferensi Pers PSN Goes to Campus di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jumat (23/6/2023).
Namun demikian, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci proyek mana saja yang sudah mencapai tahap financial closing dan akan tetap dilanjutkan pembangunannya.
Untuk diketahui, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023, Rabu (14/6/2023) menyoroti program pemerintah yang belum optimal penyelesaiannya.
Baca Juga
Salah satunya, yaitu ada sebanyak 58 PSN yang belum dimulai pembangunannya. Menurut BPKP, hal ini akan menimbulkan risiko keterlambatan penyelesaian proyek, serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan.
Adapun, pada kesempatan berbeda, Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menyampaikan bahwa pemerintah memastikan pembangunan proyek prioritas akan tetap dilanjutkan meski tidak selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Pemerintah saat ini tengah menyusun Rencana Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam hal ini, Bappenas akan mengkaji dan memastikan proyek prioritas dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
“Terhadap proyek-proyek yang rampungnya melebihi tahun 2024 tetap kami berkomitmen mendukung. Jadi yang tahap perencanaan, kami dorong sampai transaksi dan konstruksi. Kemudian yang sudah konstruksi melebihi 2024 kami akan masukkan agar dapat dilanjutkan di RPJMN 2025–2029,” kata Sumedi.
