Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait keputusan final impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.
Dia memaparkan pihaknya belum kembali mengadakan rapat terkait impor KRL bekas. Luhut menyebutkan keputusan terkait rencana impor tersebut paling cepat akan dilakukan pada pekan ini.
"Saya belum rapat lagi, tapi rencananya minggu ini atau paling lambat pekan depan," jelas Luhut saat ditemui, Kamis (15/6/2023).
Luhut menyebutkan, pihaknya menjadikan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu dasar untuk pengambilan keputusan rencana impor.
Dirinya juga menegaskan, BPKP tidak akan melakukan audit ulang untuk mengkaji kemungkinan impor KRL bekas Jepang tersebut.
"Saya berpegang ke hasil audit. Jadi tidak boleh pake pake perasaan, itu untuk jatuh cinta saja," katanya.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Aditya Dwi Laksana menilai terdapat sejumlah kekurangan bila pemerintah lebih memilih opsi retrofit untuk memenuhi kebutuhan peremajaan armada KRL pada 2023.
Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter sebagai operator harus dapat memastikan ketersediaan suku cadang pada rangkaian kereta lama yang akan diperbarui melalui retrofit.
Selain itu, proses pengerjaan retrofit KRL membutuhkan waktu yang cukup lama. Aditya mengatakan, proses pembaruan teknologi pada rangkaian kereta lama dapat memakan waktu hingga 17 bulan.
Hal tersebut juga akan berimbas pada berkurangnya jumlah KRL yang beroperasi melayani masyarakat. Pasalnya, rangkaian kereta harus dimasukkan ke dalam balai yasa atau bengkel untuk menjalani proses retrofit.
"Menurut saya ini [retrofit] bukan solusi yang tepat buat pemenuhan kebutuhan KRL dalam jangka pendek di tahun ini,” kata Aditya.
