Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan bahwa Indonesia dapat lepas dari jeratan utang yang tercatat saat ini berada di posisi Rp7.849,89 triliun, dengan syarat menghapus subsidi. Apakah Indonesia akan melakukan hal tersebut?
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan menyampaikan saat ini utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, Indonesia bisa bebas dari utang.
“Kita [Indonesia] bisa tidak berutang asal hilangkan subsidi. Secara tertulis di atas kertas bisa, tetapi praktiknya luar biasa. Tahun lalu kami ada penyesuain BBM saja pada demo,” katanya dalam CNBC Money Talks on Location di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Tahun lalu, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM yang berdampak pada meroketnya subsidi dari Rp150 triliun menjadi Rp500 triliun. Itu pun telah sangat ditekan.
Deni menuturkan, bila pemerintah tidak melakukan penyesuaian subsidi kala itu, subsidi tersebut dapat tembus lebih dari Rp700 triliun.
Menurutnya, Indonesia bisa melakukan pengurangan utang atau bahkan menuju zero debt.
Baca Juga
“Utang nol, konsekuensinya tidak ada subsidi, anggaran kesehatan pendidikan dikurangin, itu yang perlu kita pertimbangkan,” tambahnya.
Sementara saat ini, Indonesia yang memiliki bonus demografi perlu mempersiapkan generasi muda untuk tumbuh dengan optimal, dukungan kesehatan yang baik, hingga sarana pendidikan yang memadai.
Perlu diingat, lanjut Deni, infrastruktur bukan hanya dari sisi bangunan, namun juga pengadaan air bersih, internet, hingga listrik yang mendukung kesehatan dan pendidikan generasi muda.
“Sekarang Indonesia memiliki bonus demografi, sehingga kita harus mempersiapkan dan memastikan genrasi muda bisa tumbuh dengan optimal dengan dukungan kesehatan yang baik, makanya alokasi pendidikan sangat tinggi,” tuturnya.
Dalam APBN 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran paling jumbo berada pada program Pendidikan yang mencapai Rp612,2 triliun. Kemudian, anggaran untuk Bantuan Sosial yang termasuk dalam program Perlindungan Sosial mencapai Rp476 triliun.
Sementara anggaran infrastruktur sebesar Rp392,1 triliun, anggaran Ketahanan Energi Rp341,3 triliun, dan anggaran Pertahanan dan keamanan Rp316 triliun.
