Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya menerapkan pola kerja baru yang berdampak pada produktivitas, efeisiensi pelayanan maupun optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).
Pola kerja tersebut salah satunya melalui kebijakan negative growth atau pengurangan jumlah pegawai selama periode 2020-2023
“Negative growth kami sangat terlihat dalam 5 tahun terakhir, 2019 jumlah SDM Kemenkeu masih 82.468 dan sekarang ada di 78.520,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (12/6/2023
Dirinya menjelaskan bahwa setiap tahunnya Kemenkeu melakukan pengurangan pegawai dalam artian jumlah pegawai yang pensiun (retired) lebih banyak dari pegawai yang baru direkrut. Dengan demikian total pegawai terus menurun jumlah
Tidak serta merta melakukan pemangkasan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya melakukan antisipasi pengurangan pegawai dengan dukungan teknologi
“Kami mengantisipasi dengan dukungan teknologi dan peranan cara kerja baru. Kami lebih mementingkan kualiti dan kompetensi dibandigkan jumlah,” tambahnya
Baca Juga
Adanya kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran Kemenkeu sepanjang 2020-2023 hingga Rp902,69 miliar. Jumlah tersebut tercatat sebagai efisiensi paling besar diantara 11 kebijakan pola kerja baru di Kemenkeu
Sri Mulyani mengakui dengan jumlah SDM Kemenkeu yang mencapai 78.520 orang, tentu memilik hal-hal yang perlu diperbaiki
Untuk itu Sri Mulyani menekankan akan terus melakukan tranformasi kelembagaan, untuk memperkuat tata kelola dan perbaikan layanan
“Ini bagian dari koreksi berbagai tata kelola yang beberapa saat terakhir ini menjadi sorotan publik,” ujarnya
Selain negative growth, Kemenkeu melakukan efisiensi mulai dari mengendalikan belanja, perjalanan dinas, hingga implementasi ruang kerja yang digunakan bersama-sama
Sri Mulyani menyampaikan saat ini di Kemenkeu tidak ada lagi ruang rapat yang dikavling untuk satu direktur jenderal atau dirjen, namun bisa digunakan oleh dirjen lainnya
Bahkan, pembentukan tim prioritas dalam menangani masalah yang terjadi bukan hanya eksklusif di jajaran eselon I, juga memberikan efisiensi terhadap honorarium tim hingga Rp15,35 miliar
Berikut daftar efisiensi anggaran Kemenkeu setelah menerapkan pola kerja baru
1. Pengendalian belanja birokrasi (perjalanan dinas dan konsinyering) – Rp534,42 milliar
2. Pembayaran belanja pegawai terpusat berdampak turunnya anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM – Rp9,46 miliar
3. Implementasi Ruang Kerja Masa Depan (RKMD) berdampak turunnya alokasi sewa kantor – Rp14,35 miliar
4. Konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN – Rp140,83 miliar
5. Digitalisasi proses bisnis berdampak turunnya belanja pencetakkan dokumen – Rp92,85 miliar
6. Pengadaan collaborative tools secara terpusat – Rp290 miliar
7. Kebijakan negative growth – Rp902,69 miliar
8. Optimalisasi penggunaan sarana prasarana – Rp35,27 miilar
9. Prioritas pembentukan tim – Rp15,35 miliar
10. Optimalisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 – Rp84,19 miliar
11. Standardisasi harga dan pemberian seminar kit yang selektif – Rp4,44 miliar
