Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan pemerintah telah mengamankan komitmen investasi baru pabrik aluminium di kawasan Jawa Timur tahun ini.
Luhut mengatakan komitmen investasi pabrikan baru itu diperkirakan bakal menyerap kelebihan pasokan listrik atau oversupply PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN hingga 4 gigawatt (GW).
“Tadi saya sama dengan pak [Dirut PLN] Darmo baru bicara, ini ada investor baru yang bikin industri aluminium di Jawa Timur dia butuh 4 GW. Nah, jadi kelebihan listriknya pak Darmo yang 5,2 GW itu hampir teserap semua,” kata Luhut saat membuka Launching Prototype Battery Asset Management Services (BAMS) IBC di Jakarta, Senin (12/6/2023).
Luhut memperkirakan PLN tidak bakal mengalami oversupply listrik tahun depan seiring dengan komitmen investasi anyar pabrikan aluminium di sistem kelistrikan Jawa-Bali.
Dengan demikian, dia mengatakan, investasi anyar untuk peningkatan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) ke dalam sistem kelistrikan PLN dapat lebih intensif dilakukan tahun depan.
“Karena investasi ini dia gak ada kelebihan listrik lagi dan PLN pasti akan lebih sehat, dan PLN akan bangun tadi 2,5 GW per tahun renewable energy,” kata dia.
Seperti diketahui, PLN mencatatkan kelebihan pasokan listrik sebesar 7 GW sepanjang 2022. Kelebihan pasokan listrik saat itu disebabkan karena permintaan listrik hanya di kisaran 1,2 GW hingga 1,3 GW.
Adapun, pemerintah tahun ini memperkirakan kelebihan pasokan listrik dapat mencapai di level 5,2 GW. Luhut berharap proyeksi kelebihan pasokan listrik itu dapat makin susut tahun depan.
“Indonesia punya potensi 437 GW energi hijau, nah sekarang kita kelebihan masih 5,2 GW tapi tahun depan itu sudah tidak masalah, jadi harus dimulai investasi [hijau], karena panas bumi bisa 3 tahun dan hidropower bisa 7 tahun pengerjaannya,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroannya berhasil mengurangi beban take or pay (ToP) mencapai Rp47,05 triliun untuk periode 2021 hingga 2022.
“Kami memang menghadapi kondisi oversupply di Pulau Jawa, selama 12 bulan ini ada penambahan kapasitas sekitar 7 GW dan penambahan demand-nya hanya sekitar 1,2 GW hingga 1,3 GW,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Adapun, porsi pengurangan ToP yang signifikan disepakati pada periode 2021 dengan nilai mencapai Rp37,21 triliun.
“PLN berhasil mengurangi ToP sebesar Rp47,05 triliun hingga 2022 dengan cara renegosiasi dan juga melakukan pemunduran operasi pembangkit dari IPP,” ujarnya.
