Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menganggarkan Rp350 miliar untuk subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), khususnya untuk kendaraan listrik roda dua.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa anggaran senilai Rp350 miliar tersebut akan disalurkan untuk subsidi motor listrik sebanyak 50.000 unit.
“Kita ada sekitar Rp350 miliar untuk kelanjutan bantuan pemerintah pembelian electronic vehicle roda dua, roda dua saja,” tutur Agus saat ditanya Bisnis di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (12/6/2023).
Anggaran sebesar Rp350 miliar ini merupakan bagian dari pagu indikatif Kemenperin tahun 2024 sebesar Rp3,76 triliun yang kemudian diusulkan untuk ditambah sebesar Rp1,025 triliun menjadi Rp4,78 triliun.
Meskipun demikian, Agus tidak menampik bahwa anggaran untuk subsidi motor listrik tahun depan ini masih fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, karena satu dan lain hal.
“Jadi anggaran itu sangat relatif bisa saja dalam perjalanannya dinaikin lagi bisa saja, tetapi untuk pagu indikatif sudah fix bahwa bantuan pembelian untuk motor listrik roda dua itu bantuannya sekitar Rp350 miliar akan mencakup 50.000 unit motor listrik,” jelas Agus.
Angka ini turun sebesar 75 persen dari anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk subsidi motor listrik tahun ini yang mencapai Rp1,4 triliun.
“Masalahnya bukan berapa nilainya, tetapi bantuan pemerintah kita berikan bahwa yang terpenting disini adalah kita mengubah mindset kultur dari masalah di Indonesia, pentingnya melakukan transformasi ke kendaraan listrik, juga untuk mempercepat pembangunan sistem dari kendaraan listrik itu sendiri,” jelas Agus.
Agus juga menyebutkan bahwa pihaknya belum menganggarkan anggaran untuk subsidi KBLBB roda empat, pun juga dengan kuota penyalurannya. “Roda empat belum dibahas, sekitar 50.000 unit motor listrik roda dua saja,” pungkas Agus.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kemenperin mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2024 mendatang sebesar Rp1,025 triliun setelah mendapatkan porsi pagu indikatif sebesar Rp3,76 triliun.
