Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog mendapat cecaran dari Komisi IV DPR RI lantaran beras dalam negeri yang terserap tidak mencapai 1 persen.
Adapun hingga Mei 2023, Perum Bulog telah menyerap 566.835 ton beras dalam negeri. Menurut perhitungan Anggota Komisi IV DPR Slamet, beras yang diserap Perum Bulog hanya 0,006 persen alias tidak mencapai 1 persen dari potensi panen.
“Kalau di situ ada produksinya 8,89 juta di slide Bapak, di serap Bulog berapa pak? Ingat hanya nggak sampai 1 persen, nol koma sekian dari potensi panen,” tanya Slamter dalam rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6/2023).
“Dengan potensi seperti itu, terserap segitu, itu hitungan saya cuma 0,006 persen. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Jangan smapai kita [DPR] nyalahin, produksi di lapangan nggak ada, ternyata Bulog nyerpanya sampai bulan ini paling tidak
Politisi PKS itu menegaskan, dirinya tidak bermaksud menyalahkan Bulog. Pasalnya, Bulog hanya diberikan penugasan oleh Bapanas. Walaupun serapan dalam negeri hanya 1 persen, dia berpesan agar pemerintah tidak melakukan impor untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini juga mengingatkan, sebelumnya DPR telah berpesan agar Bulog menyerap hasil panen dalam negeri sebanyak-banyaknya.
Baca Juga
“Ternyata sampai hari ini belum ada 1 persen pun. Harga belum ketemu, iya ya Pak Arief?” tanya dia.
Direktur Perum Bulog Budi Waseso tidak membantah hitungan Slamet. Dia menjelaskan, Bulog sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyerap beras dalam negeri. Hanya saja, Bulog terikat ketentuan harga. Bulog, lanjut dia, tidak seperti swasta yang bisa menyerap beras sebanyak-banyaknya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menambahkan, jika Bulog dipaksa untuk menyerap sebanyak-banyaknya, maka harga beras di pasaran akan melambung tinggi.
“Harganya itu pasti di atas Rp5.500- Rp6.000 seperti yang dulu saat Bulog kita paksa untuk berebut gabah,” pungkasnya.
