Bisnis.com, JAKARTA – Alasan pemerintah memindahkan Ibu Kota dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bukan hanya ingin meratakan pembangunan atau Indonesia sentris, tetapi juga menghindari ancaman krisis air di Pulau Jawa.
Krisis air di Pulau Jawa bukan merupakan hal yang baru. Dalam catatan Bisnis.com, Senin (14/11/2016), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat itu Sofyan Djalil sempat menyinggung soal permasalahan air di Pulau Jawa.
Menurutnya, dalam hal ini pemerintah perlu mengkaji mengenai planologi agar dapat memecahkan permasalahan banjir di wilayah tertentu sementara di wilayah lain di Pulau Jawa justru mengalami kekurangan air.
Krisis air di Pulau Jawa ini yang kemudian disebut oleh Menteri ATR BPN saat ini, Hadi Tjahjanto sebagai salah satu alasan ibu kota dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurut Hadi, hal ini disebabkan oleh tingginya angka penduduk yang tinggal di pulau ini. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di ada setidaknya 154,34 juta jiwa yang menduduki Pulau Jawa per Juni 2022.
Sebanyak 154,34 juta jiwa tersebut tersebar di enam provinsi, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jika dipersentasekan, 154,34 juta jiwa tersebut menempati 55,96 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa, pada tahun yang sama.
Baca Juga
Hadi menuturkan hal tersebut mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan secara signifikan seperti krisis ketersediaan air di Pulau Jawa.
"Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan secara signifikan seperti krisis ketersediaan air serta konversi lahan sekitar masih di Pulau Jawa," kata Hadi di Hotel Shangri-La Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Menurutnya tidak heran jika Pulau Jawa menyumbang 57,89 persen terhadap PDB nasional pada 2021 lalu, terlebih memang adanya kesenjangan pembangunan ekonomi antar pulau jawa dan pulau di luar Jawa yang menjadi pertimbangan utama pemindahan ibu kota negara.
"Isu dan permasalahan terkait kesenjangan pembangunan antar pulau jawa dan pulau luar jawa menjadi pertimbangan pertama pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara," tambah Hadi.
Pemindahan Ibu Kota Negara di Nusantara, tambah Hadi, menjadi salah satu strategi besar pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan perluasan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Selain itu, pemindahan Ibu Kota ini juga menjadi upaya agar perekonomian Indonesia dapat keluar dari middle income trap sebelum 2024.
"Mendorong IKN sebagai sumber pertumbuhan baru guna menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang tidak lagi jawa sentris melainkan Indonesia Sentris," tutup Hadi.
