Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk memangkas pengeluaran dan menaikkan pagu utang pemerintah sebesar US$31,4 triliun untuk menghindari risiko gagal bayar.
Kesepakatan ini akan menentukan jumlah total yang dapat dibelanjakan pemerintah untuk program-program diskresioner seperti perumahan dan pendidikan, namun tidak merincinya ke dalam kategori-kategori individual.
Dilansir dari Reuters pada Jumat (26/5/2023), sumber yang mengetahui diskusi mengatakan kedua belah pihak hanya tinggal menyelesaikan perbedaan mengenai anggaran yang akan mencapai lebih dari US$1 triliun.
Sebelumnya, kedua belah pihak bertemu secara virtual pada hari Kamis, kata Gedung Putih.
Sumber lain mengatakan para negosiator dari Partai Republik telah membatalkan rencana untuk meningkatkan pengeluaran militer sambil memotong pengeluaran nonpertahanan dan sebaliknya mendukung usulan dari Gedung Putih untuk memperlakukan kedua pos anggaran tersebut secara lebih adil.
Biden mengatakan bahwa mereka masih tidak sepakat mengenai di mana pemotongan harus dilakukan.
Baca Juga
"Saya tidak yakin seluruh beban harus dibebankan kepada kelas menengah dan kelas pekerja Amerika," katanya kepada para wartawan.
Ketua DPR McCarthy mengatakan kepada para wartawan pada Kamis malam bahwa kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan.
"Kami tahu ini tidak akan mudah," katanya.
Departemen Keuangan telah memperingatkan bahwa mereka mungkin tidak dapat memenuhi semua kewajibannya pada 1 Juni jika pagu utang tidak dinaikkan.
Namun, Depkeu mengatakan akan menjual surat utang senilai US$119 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal tersebut. Hal ini menunjukkan kepada beberapa pengamat pasar bahwa tanggal tersebut bukanlah tenggat waktu yang pasti.
Analis suku bunga senior TD Securities Gennadiy Goldberg mengatakan Departemen Keuangan telah menunjukkan di masa lalu bahwa mereka tidak akan mengumumkan lelang yang mereka tidak yakin mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya.
"Jadi saya rasa ini adalah sebuah catatan positif,” ungkap Goldberg.
Setiap kesepakatan harus melewati DPR yang dikuasai Partai Republik dan Senat yang dikuasai Partai Demokrat. Hal ini bisa jadi rumit, karena beberapa anggota Partai Republik sayap kanan dan banyak anggota Partai Demokrat liberal mengatakan bahwa mereka kecewa dengan prospek kompromi.
"Saya rasa tidak semua orang akan senang pada akhirnya. Bukan seperti itu cara kerja sistem ini," ujar McCarthy.
DPR akan memasuki masa reses selama sepekan sejak Kamis sore, sedangkan Senat sedang tidak dalam masa sidang. Para anggota parlemen akan bersiap-siap kembali melakukan pemungutan suara jika kesepakatan tercapai.
Kesepakatan itu hanya akan menetapkan garis besar pengeluaran, sehingga anggota parlemen akan mengisi kekosongan dalam beberapa minggu dan bulan ke depan.
Kesepakatan itu akan menetapkan jumlah total pengeluaran militer, yang telah menjadi titik kunci dalam pembicaraan, kata salah satu sumber.
Anggota DPR dari Partai Demokrat Mark Takano mengatakan Biden menolak proposal Partai Republik untuk memperketat persyaratan kerja untuk program-program antikemiskinan dan melonggarkan peraturan pengeboran minyak dan gas.
Sementara itu, Anggota DPR Kevin Hern yang memimpin Komite Studi Partai Republik mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan diperkirakan akan dicapai pada Jumat sore.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
