Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy dijadwalkan untuk kembali melakukan negosiasi seiring dengan semakin sempitnya waktu (deadline) untuk menghindari gagal bayar utang AS yang akan jatuh tempo pada 1 Juni 2023.
Pemimpin Partai Republik tersebut mengatakan bahwa dia dan Presiden Joe Biden melakukan panggilan telepon yang "produktif" pada Minggu (21/5/2023). Hal itu membuat pandangan yang lebih optimis terkait nasib kelanjutan status utang AS.
Para negosiator dari kedua belah pihak memasuki kantor Kevin McCarthy sekitar pukul 18.00 pada Minggu dan keluar lebih dari dua jam kemudian. Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Shalanda Young dan penasihat Joe Biden, Steve Ricchetti, tidak memberikan komentar kepada wartawan mengenai status negosiasi. Namun, Ricchetti mengatakan bahwa mereka berencana untuk terus bekerja pada Minggu malam.
Kevin McCarthy menekankan dalam komentarnya kepada para wartawan di Gedung Kongres AS bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki kesepakatan karena Negeri Paman Sam tersebut mendekati bencana gagal bayar utang yang dapat terjadi secepatnya pada tanggal 1 Juni 2023.
"Waktu adalah hal yang paling penting. Namun, saya lebih berharap akan adanya kesepakatan setelah berbicara dengan Biden mengenai solusi-solusi untuk menjembatani perbedaan-perbedaan," ujar Kevin McCarthy dikutip dari Bloomberg, Senin (22/5/2023).
Presiden Biden menelepon McCarthy dari Air Force One dalam perjalanan pulang dari pertemuan KTT G7 di Jepang.
Para investor bersiap-siap untuk menghadapi lebih banyak volatilitas di pasar minggu ini karena kedua belah pihak bergulat untuk mencapai kesepakatan.
Baca Juga
Saham Asia dan saham berjangka AS diperdagangkan dalam kisaran sempit pada awal perdagangan karena ketidakpastian atas pembicaraan soal gagal bayar utang di Washington membayangi pasar. Dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang dari kelompok 10 mata uang utama.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa kemungkinan AS dapat membayar semua tagihannya pada pertengahan Juni 2023 cukup rendah.
"Ada pembayaran pajak yang diharapkan pada saat itu yang cukup besar dan mencapai tanggal itu [1 Juni] adalah masalahnya," kata Yellen.
Kebuntuan terkait kesepakatan pemerintah dan DPR AS mengenai pagu utang berpotensi menambah tekanan pada perekonomian AS, yang sudah rentan terhadap resesi setelah serangkaian kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, menurut Bloomberg Economics.
Gagal bayar utang AS akan berisiko memicu aksi jual pasar, termasuk lonjakan biaya pinjaman dan pukulan terhadap ekonomi global. Sebuah aksi walkout sementara dari pembicaraan batas utang oleh para negosiator Partai Republik membuat saham-saham turun pada akhir pekan lalu.
Ketika ditanya oleh wartawan di KTT G7 Jepang, Joe Biden mengusulkan untuk memotong pengeluaran dan bahwa tanggung jawab sekarang ada di tangan Partai Republik untuk mengalihkan tuntutan mereka.
Presiden Biden bersikeras bahwa pemerintah AS tidak akan menyetujui kesepakatan yang melindungi keringanan pajak untuk orang kaya dan industri bahan bakar fosil dan farmasi, sementara memotong dana perawatan kesehatan dan pendidikan.
"Saya pada dasarnya tidak setuju dengan gagasan bahwa kita harus menerima syarat-syarat Partai Republik untuk melakukan pekerjaan dasar dalam membayar tagihan-tagihan kita," kata Joe Biden dalam sebuah e-mail penggalangan dana yang dikirim kepada para pendukungnya pada Minggu malam (21/5/2023).
Dalam beberapa hari terakhir, katanya, Partai Republik mulai semakin mendengarkan rekan-rekan ekstremis MAGA mereka dan kembali menuntut pemotongan anggaran yang tidak masuk akal.
