Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Krisis Pagu Utang AS, Senat Desak Joe Biden Gunakan Amandemen Ke-14

Anggota Senat mengatakan penggunaan wewenang Amandemen ke-14 dapat menjadi langkah alternatif jika negosiasi kenaikan pagu utang dengan Partai Republik gagal.
Presiden AS Joe Biden memberikan keterangan soal serangan rudal ke Polandia di Nusa Dua, Bali pada Rabu (16/11/2022). Dok Youtube White House.
Presiden AS Joe Biden memberikan keterangan soal serangan rudal ke Polandia di Nusa Dua, Bali pada Rabu (16/11/2022). Dok Youtube White House.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat meminta Presiden Joe Biden untuk menggunakan Amandemen ke-14 Konstitusi AS guna menghindari gagal bayar utang pemerintah.

Anggota Senat mengatakan hal ini ditempuh sebagai langkah alternatif jika negosiasi dengan Partai Republik gagal

Dilansir dari Reuters pada Jumat (19/5/2023), 11 anggota Senat yang dipimpin oleh Bernie Sanders yang independen dan yang berkoalisi dengan Partai Demokrat mengatakan bahwa mereka menghargai upaya Biden untuk mencapai kesepakatan kenaikan pagu utang.

Namun, mereka menganggap bahwa anggota Partai Republik di Kongres tidak memiliki itikad baik untuk bernegosiasi dan mencapai kata sepakat.

"Kami menulis untuk segera meminta Anda bersiap-siap untuk menggunakan wewenang di bawah Amandemen ke-14 Konstitusi, yang dengan jelas menyatakan 'keabsahan utang publik Amerika Serikat tidak akan dipertanyakan,'" tulis mereka kepada Biden.

Para anggota Senat juga mengatakan bahwa wewenang tersebut akan membuat AS mampu terus membayar pengeluaran tepat waktu, tanpa penundaan, dan mencegah bencana global.

Seperti diketahui, Biden melanjutkan negosiasi dengan Ketua DPR Kevin McCarthy dalam perjalanannya ke KTT G7 di Jepang  pekan ini.

Upaya negosiasi kenaikan pagu utang terus dilakukan menjelang tenggat waktu 1 Juni, ketika Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa pemerintah dapat kehabisan dana jika pagu utang tidak dinaikkan.

Kenaikan batas pinjaman pemerintah federal secara berkala memungkinkan pemerintah untuk membayar pengeluaran yang telah disahkan oleh Kongres.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper