Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai di atas 5 persen hingga 2024. Ketersediaan aksesibilitas menjadi faktor kunci yang mendongkrak nadi ekonomi.
Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menjelaskan, Jokowi melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tengah mendongkrak perekonomian nasional melalui peningkatan konektivitas jalan daerah.
Pasalnya, kerusakan jalan dapat menghambat arus logistik dan produksi masyarakat daerah yang berakibat mandeknya pertumbuhan ekonomi lokal.
"Jadi kami ingin membantu agar lebih cepat ditanganinya, karena APBD pemerintah provinsi, kabupaten/kota ada keterbatasan fiskal, dibantu dengan Inpres agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Beliau [Presiden Jokowi] ingin di atas 5 persen lagi itu bisa dicapai 2024," kata Endra kepada wartawan, Kamis (18/5/2023).
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, dari total 480.000 kilometer (km) jalan kabupaten/kota, jalan yang memiliki kondisi kemantapan yang baik hanya mencapai 42 persen.
Suharso menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2024, target kemantapan jalan kabupaten/kota mencapai 65 persen.
Baca Juga
"Kita ingin mengejar 42 persen ke 65 persen itu lah dibutuhkan secara bertahap Rp32 triliun untuk sekitar 8.000 km," ungkapnya.
Suharso mengimbuhkan, jumlah tersebut telah dilakukan optimalisasi dari total panjang jalan yang diusulkan sekitar 32.000 km.
Dia menuturkan bahwa pihaknya telah mengantongi ruas jalan kabupaten/kota yang akan dibenahi oleh pemerintah pada tahun ini.
"Melalu Inpres ini, Inpres sudah disiapkan petunjuk teknisnya, tinggal alokasi anggarannya," jelasnya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah daerah memengaruhi berbagai elemen penting dalam perekonomian nasional mulai dari inefisiensi investasi, menghambat pengendalian inflasi, hingga penurunan kepercayaan masyarakat dan investor.
Dia mengatakan, dampak pertama dari jalan rusak dapat terlihat dari tingkat incremental capital output ratio (ICOR) atau rasio antara tambahan output dengan tambahan modal.
Dia menjelaskan, perhitungan ICOR berdasarkan besaran investasi yang dikeluarkan suatu perusahaan ketika membangun pabrik ataupun usahanya di area yang infrastruktur jalannya rusak.
"Jalan rusak itu bukan persoalan sederhana, dia bisa berpengaruh terhadap ICOR. Zaman SBY itu ICOR di 4,2 sekarang di era Jokowi ICOR di 6,2 jadi artinya ada kenaikan inefisiensi dalam investasi," kata Bhima.
