Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank memberikan usulan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak dan menghilangkan subsidi yang tidak efisien, seperti subsidi energi, sehingga menciptakan ruang fiskal bagi masyarakat miskin. Utamanya dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui pengurangan pembebasan pajak pertambahan nilai [PPN] serta cukai atas tembakau, alkohol, dan minuman berpemanis, yang akan menciptakan dampak kesehatan yang menguntungkan,” tulis Bank Dunia dalam laporan Indonesia Poverty Assessment, dikutip, Selasa (9/5/2023).
Anggaran, atau yang disebut oleh Bank Dunia sebagai investasi bagi masyarakat miskin berupa bantuan sosial, membutuhkan lebih banyak sumber daya keuangan daripada yang tersedia saat ini.
Menurut Bank Dunia, cara praktis untuk meningkatkan penerimaan PPN dengan cepat adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa.
Sementara barang-barang tersebut seringkali merupakan pangsa yang lebih besar dari konsumsi rumah tangga yang lebih miskin. Barang-barang tersebut juga dikonsumsi oleh rumah tangga yang lebih kava dan biasanya dalam jumlah yang lebih banyak.
Baca Juga
“Sepertiga dari potensi penerimaan PP (0,7 persen dari PDB) di Indonesia hilang melalui struktur pembebasan PP saat ini, cukup untuk mendanai seluruh anggaran bantuan sosial yang diperluas pada 2019,” lanjut laporan tersebut.
Tembakau, alkohol, dan minuman berpemanis memiliki dampak kesehatan yang negatif, dengan implikasi biaya yang besar bagi kesehatan masyarakat.
Menaikkan pajak atas barang-barang tersebut akan mengurangi konsumsinya, menghemat biaya untuk sistem kesehatan publik sekaligus menghasilkan penerimaan pemerintah.
Selain itu, penerapan pajak karbon akan turut mengerek penerimaan negara, namun menjadi catatan bahwa kebijakan tersebut berpotensi membuat investasi di sektor karbon menjadi kurang menarik.
Berdasarkan kajian Bank Dunia, kebijakan pemerintah memberikan social safety net atau bantuan sosial (bansos) lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, ketimbang penyaluran subsidi energi yang justru meningkatkan efek gas rumah kaca (GRK).
Indonesia sendiri menargetkan pada 2024 atau saat berakhirnya periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai nol persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pihaknya juga berusaha meningkatkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan.
“Saya tahu Pak Elan [Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan], bilang bu naikkan anggarannya ke situ, kami coba, itu memang rekomendasinya, kan? kami mencoba, ini berhubungan dengan penurunan kemiskinan,” ujarnya dalam World Bank's Indonesia Poverty Assessment di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Pada 2023 pun, Sri Mulyani mengalokasikan dana perlindungan sosial (Perlinsos) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp476 triliun, termasuk di dalamnya bantuan sosial.
Anggaran bansos pada tahun ini tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi atau penyerapan dana bansos pada APBN 2022 yang tercatat sebesar Rp461,6 triliun.
“Pada 2023, anggaran perlindungan sosial di APBN sebesar Rp476 triliun, saya bersama-sama Bu Risma akan melihat aktivitas Kementerian Sosial yang memang betul-betul telah memberikan hasil yang sangat nyata dan diteruskan,” katanya dalam siaran langsung Youtube, Jumat (20/1/2023).
