Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) menilai kebijakan pemerintah memberikan social safety net atau bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, ketimbang penyaluran subsidi energi.
Dalam laporan Indonesia Poverty Assesment yang dirilis Bank Dunia, bansos tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga sangat progresif dalam menurunkan ketimpangan.
“Bantuan sosial lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan tetapi masih belum cukup untuk memberikan cakupan dan manfaat yang dibutuhkan meskipun telah ditingkatkan,” tulis laporan tersebut, dikutip, Selasa (9/5/2023).
Bank Dunia melihat subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Melalui penghapusan subsidi energi dan pertanian dapat meningkatkan sumber daya fiskal lebih lanjut.
Sementara reformasi yang ambisius sejak 2015 untuk mulai mengurangi subsidi energi, bantuan sosial tidak ditingkatkan dengan cukup cepat dengan kompensasi yang memadai.
Dalam laporan tersebut juga tertulis bahwa hal ini mungkin telah berkontribusi pada ekonomi politik yang kembali ke subsidi, yang kembali dari biaya 0,7 persen dari PDB pada 2016 menjadi 1,7 persen dari PDB pada 2019.
Baca Juga
“Subsidi tersebut hanya mengurangi kemiskinan sebesar 2,4 poin persentase, sebanyak seperangkat program bantuan sosial inti yang biayanya hanya 0,4 persen dari PDB,” tulisnya.
Pemerintah juga membelanjakan 2-3 persen dari PDB untuk pertanian, yang sebagian besar untuk subsidi produk pertanian.
Namun demikian, subsidi tersebut tidak tepat sasaran bagi petani miskin, sebagian besar tidak efektif, mendistorsi pasar pertanian, dan melemahkan produktivitas pertanian.
Meninjau kembali belanja pertanian untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas dapat menghasilkan penghematan fiskal yang besar.
Kementerian Keuangan pun tercatat telah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun pada 2022 untuk subsidi energi dan kompensasi.
Melalui penghapusan subsidi yang tidak efisien, Bank Dunia menyampaikan hal tersebut dapat menciptakan ruang fiskal untuk melakukan investasi yang berpihak pada masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang membutuhkan lebih banyak sumber daya keuangan daripada yang tersedia saat ini.
Sistem bantuan sosial yang berfungsi dengan baik dapat memitigasi dampak negatif bag masyarakat miskin dari langkah-langkah tersebut, dengan sebagian kecil dari biaya kebijakan saat ini.
“Sumber daya fiskal tambahan dari langkah-langkah tersebut dapat diarahkan untuk membiayai investasi yang berpihak pada masyarakat miskin untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik dan mengentaskan kemiskinan,” tulis laporan tersebut.
Adapun, kemiskinan di Indonesia yang diukur pada lini negara berpenghasilan menengah ke bawah sebesar US$3,20 2011 PPP (paritas daya beli) per hari juga menurun tajam dari 61 persen pada 2002 menjadi 16 persen pada 2022.
Sementara itu, faktanya di lapangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru menyoroti kerapnya bansos yang tidak sampai pada penerima yang seharusnya.
“Masalahnya, ketika [bansos] di tingkat level yang lebih rendah, pemerintah daerah tidak akan memilih yang paling miskin, melainkan memilih para pendukungnya [untuk dapat bansos],” tuturnya dalam World Bank's Indonesia Poverty Assessment di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
