Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koodinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan progres 30 proyek strategis nasional (PSN) yang ditargetkan rampung hingga akhir 2023.
Airlangga menyampaikan progres 30 PSN dengan nilai investasi sebesar Rp360 triliun tersebut baru mencapai 30 persen.
“Ini masih berprogres apalagi kalau akan selesai di tahun ini berarti itu sudah jalan. Itu mungkin 20-30 persen selesai,” kata Airlangga kepada awak media usai acara Sewindu PSN yang digelar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).
Adapun, sejak 2016 hingga 31 Maret 2023 pemerintah telah merampungkan sebanyak 156 proyek dengan total nilai investasi mencapai Rp1.080,2 triliun. Artinya, bila 30 PSN tersebut rampung pada akhir tahun ini, total nilai investasi yang akan tercapai sebesar Rp1.440,2 triliun.
Sementara itu, sejak awal tahun ini hingga 31 Maret 2023, sudah ada 3 PSN yang selesai dibangun senilai Rp30 triliun.
Dalam acara terebut Airlangga menyampaikan dua hal yang masih menjadi tantangan klasik dalam merealisasikan PSN, yaitu pembebasan lahan serta pembiayaan.
Baca Juga
“Kedua tentu financing, untuk mengurangi viability gap, kalau investasi oleh swasta kalau ARR-nya ketemu ya barang itu jalan. Dengan program PSN KPPIP, tidak semua financially sound, jadi untuk program tersebut peran pemerintah hadir untuk menyelesaikan berbagai proyek yang kebutuhannya jangka panjang, tidak jangka pendek,” ungkapnya.
Adapun, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat setidaknya terdapat lima isu yang menghambat penyelesaian PSN yang akan terus ditindaklanjuti pada 2023, seperti pengadaan tanah dan tata ruang yang berdampak pada 61 proyek.
Isu kehutanan dan lingkungan seperti adanya ketidaksesuaian pengukuran terkait luas lahan juga menghambat 13 proyek prioritas.
Sementara itu, isu perizinan dan penyiapan karena adanya perubahan pembangunan dan desain bahkan berdampak pada 43 proyek. Pendanaan dan pembiayaan juga menjadi hambatan bagi 48 proyek karena membutuhkan penambahan anggaran.
KPPIP juga menyampaikan bahwa hambatan dalam mendatangkan tenaga ahli asing dan kurangnya kapasitas kontraksi dalam mengerjakan proyek juga menjadi isu konstruksi yang berdampak pada 45 proyek.
