.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pelibatan lebih jauh pihak swasta dalam pengembangan proyek strategis nasional (PSN) agar aset yang dibangun dapat lebih optimal.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan Sanny Iskandar mengharapkan para pengusaha dilibatkan lebih jauh oleh pemerintah terutama saat penyiapan daftar PSN yang bakal dikerjakan pemerintah.
"Mestinya dari awal dari penetapan PSN itu sudah ada pemberitahuan ke asosiasi, baik Kadin, Asosiasi Pengusaha Indonesia [Apindo], maupun asosiasi penguasa sektoral. Ini baik yang baru maupun yang sudah terlanjur, minimal dikonfirmasikan saja," paparnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (5/5/2023).
Dia mencontohkan, PSN Bandara Kertajati, Majalengka yang rampung sebelum PSN Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan selesai. Akibatnya, akses ke Bandara Kertajati menjadi sulit sehingga pemberdayaannya menjadi kurang optimal.
Dengan begitu, perlu ada evaluasi keterkaitan satu PSN dengan PSN lainnya sehingga dapat berjalan efektif melalui integrasi penyelesaian sejumlah proyek.
Sanny memberi contoh lain, Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara menurutnya kurang efektif. Pembangunannya sudah rampung, termasuk dalam PSN tetapi pemanfaatannya perlu kajian ulang. Utamanya, proyek PSN menjadi berdaya guna dan terhindar dari keterlantaran.
Baca Juga
Selain itu, Kadin menilai perlu ada evaluasi berkala dari PSN yang dikerjakan pemerintah, minimal setahun sekali, sembari kajian dilakukan. Integrasi antaraset negara pun terbangun.
"Setiap kali harus direview apakah masih masuk prioritas proyek-proyek yang awalnya strategis atau tidak. Beberapa harus dikaji juga dalam arti, PSN ini ditujukan mendukung proyek apa, mesti dilihat dari segi pemrakarsanya serius atau tidak, ada jalan tol, bendungan, atau pembangkit listrik, itu ditujukan mendukung suatu proyek tertentu," terangnya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pembiayaan PSN mesti lebih baik lagi di masa-masa akhir periode Presiden Joko Widodo, pun ketika proyek berlanjut di tangan presiden selanjutnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menjelaskan, sejumlah PSN memang tidak begitu memperhatikan sisi komersil karena tujuan utama pemerintah adalah pemerataan pembangunan, apalagi terkait PSN infrastruktur dasar.
"Kalau saya melihatnya harus ada strategi pemerintah mengatur pendanaan. Kalau dia membangun beberapa tol dan sudah jadi, harus cepat-cepat dijual saja, uangnya bisa dipakai membangun infrastruktur lain sehingga ini akan bisa dioptimalkan," jelasnya.
Menurutnya, peran pemerintah jauh lebih signifikan dalam pengerjaan PSN dibandingkan dengan swasta. Biasanya, investor swasta baru masuk setelah pemerintah membuka pintu melalui penyelesaian PSN atau mengambil alih setelah proyek bernilai ekonomis.
Lebih jauh, ketika pemerintah yang menjadi pemimpinnya, proses menjadi agak panjang karena birokrasi yang lebih ketat sehingga keputusan menjadi tidak bisa cepat. Hal ini menjadi salah satu yang mesti diperhatikan dalam pengembangan PSN ke depan.
"Contohnya, Jalan Tol Transjawa di Yogyakarta, sektor perhotelan pengaruhnya besar, menghubungkan Surabaya, semua lintasan dilalui jalan tol meningkat ekonominya, sarana transportasi jadi efisien pergerakan orang dan barang mudah. Pergerakan orang dan barang lancar mendorong pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis Indonesia, setidaknya terdapat 25 PSN yang ditargetkan rampung tahun ini dengan total nilai mencapai Rp246,96 triliun. Setidaknya ada 5 PSN yang masih dalam tahap penyiapan, 2 sudah masuk pengusahaan, 1 beroperasi sebagian dan sisanya masih tahap konstruksi.
Melihat data tersebut, agaknya tidak akan semua PSN ini rampung dikerjakan sesuai target. Hariyadi menilai siapapun penerus Jokowi, PSN yang sudah dicanangkan wajib dilanjutkan.
"Kalau sudah masuk PSN, kalau tidak selesai di pemerintahan Jokowi harusnya dilanjutkan ke pemerintah selanjutnya karena kategori prioritas. Hanya memang yang mungkin jadi kendala, seperti masalah Kereta Cepat Jakarta Bandung [KCJB], itu di awal desainnya B2B, bukan masuk APBN, itu proses politiknya yang agak sedikit berbeda, perlu lobi lagi, hitungannya mesti jelas," tambahnya.
