Bisnis.com, JAKARTA - Ekspor mobil dari Indonesia ke pasar Asean sepanjang tiga bulan pertama 2023 melaju kencang. Jalur lempang Asean AEO MRA (AAMRA) yang merupakan salah satu inisiatif di forum Asean Customs semestinya bisa semakin memacu pengapalan.
Berita bertajuk Laju Kencang Ekspor Mobil ke Pasar Asean menjadi salah satu kabar pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah sajian menarik lainnya turut terhidang dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Senin (7/5/2023):
1. Laju Kencang Ekspor Mobil ke Pasar Asean
Ekspor mobil dari Indonesia ke pasar Asean sepanjang tiga bulan pertama 2023 melaju kencang. Jalur lempang Asean AEO MRA (AAMRA) yang merupakan salah satu inisiatif di forum Asean Customs semestinya bisa semakin memacu pengapalan.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan pengapalan mobil dari Indonesia ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada periode Januari-Maret 2023 meningkat kuat atau di atas rata-rata pertumbuhan ekspor otomotif secara umum.
Pengapalan mobil dalam keadaan utuh (completely built-up) dari Indonesia ke pasar Asean pada kuartal pertama tahun ini mencapai 71.409 unit atau meningkat sekitar 57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di angka 45.448 unit.
Pada saat yang sama, ekspor mobil CBU dari Indonesia secara keseluruhan bertumbuh 39,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 95.720 unit menjadi 133.928 unit.
2. Mengerem Laju Investasi Pengolahan Nikel Setengah Jadi
Tidak sebandingnya laju pertumbuhan investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel kadar tinggi (saprolite) dengan pabrik pengolahan bijih nikel kadar rendah (limonit) membuat pemerintah kian waswas.
Sejak pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada 2020, lonjakan investasi pada pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di dalam negeri cukup signifikan. Namun, sebagian besar mengolah saprolite dengan teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF) sehingga produk yang dihasilkan hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) yang masih berupa produk setengah jadi.
Kedua produk nikel kelas dua itu menjadi bahan baku yang banyak digunakan untuk membuat baja tahan karat atau stainless steel. Produk tersebut biasanya juga hanya mengandung 30 persen hingga 40 persen nikel.
3. Kala Aliran Pembiayaan Hijau Perbankan Mengalir Deras
Sejumlah bank gencar menyalurkan pembiayaan hijau mereka awal tahun ini. Sejalan dengan itu, regulator pun memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya telah mencatatkan penyaluran pinjaman ke sektor hijau mencapai Rp80,2 triliun pada kuartal I/2023. Angkanya mencapai 7,5 persen dari total kredit perseroan pada periode tersebut.
Penyaluran pinjaman hijau itu di antaranya disalurkan kepada sektor energi terbarukan yakni Rp6,8 triliun, tranportasi hijau Rp11,9 triliun, bangunan hijau Rp1,9 triliun, dan sektor hijau lainnya.
“BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan pembiayaan kepada aktivitas bisnis yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya green financing sebagai upaya memberikan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujar Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto, kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.
4. Luntang-Lantung Proyek IDD Chevron Mulai Menemukan Titik Terang
Sempat terhenti cukup lama karena tidak adanya kejelasan siapa yang akan menggantikan PT Chevron Pacific Indonesia sebagai operator di proyek Indonesia Deepwater Development (IDD), kelanjutan proyek migas laut dalam itu mulai menemukan titik terang.
Perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia, ENI, diketahui akan menjadi operator baru di salah satu lapangan migas yang ikut menjadi bagian dari proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai investasi US$6,98 miliar itu.
Artinya, proses negosiasi antara perusahaan migas asal Amerika Serikat itu dan ENI untuk alih kelola proyek yang semestinya rampung Maret 2021, kini sudah mencapai kesepakatan. Dengan kata lain, Chevron sebagai operator di proyek tersebut tidak lagi berkewajiban untuk menindaklanjuti revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) proyek IDD yang sudah disetujui sejak 2008 silam.
5. Ancang-Ancang! Batas Modal Minimum Asuransi Bakal Naik
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menaikkan batas ekuitas modal minimum perusahaan asuransi menjadi Rp1 triliun pada 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, bahwa otoritas tengah mengkaji (review) terhadap permodalan perusahaan asuransi.
Kebijakan ini dilakukan lantaran modal minimum yang diatur di dalam Peraturan OJK (POJK) 67/2016 dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan risiko usaha bisnis yang dijalankan perusahaan asuransi.
Secara umum, Ogi merinci saat ini ekuitas minimum untuk perusahaan asuransi adalah Rp100 miliar, perusahaan reasuransi Rp200 miliar, asuransi syariah sebesar Rp50 miliar, dan reasuransi syariah mencapai Rp100 miliar.
“Oleh karena itu, kita akan melakukan perubahan POJK 67/2016 yang sekarang memang sedang kita edarkan [terkait rancangan POJK] ke asosiasi dan pelaku usaha jasa keuangan [PUJK] untuk mendapatkan respons,” kata Ogi dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan April 2023, dikutip pada Minggu (7/5/2023).
