Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah pusing tujuh keliling terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur. Bagaimana tidak, hingga saat ini belum ada realisasi investasi swasta di IKN Nusantara.
Berita tentang gairah investasi di IKN menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Minggu (7/5/2023):
1. Memantik Gairah Investasi Pembangunan Proyek Ibu Kota Nusantara
Pemerintah tengah kebingungan menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada investasi swasta yang terealisasi di IKN Nusantara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan berharap agar peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 dapat diselenggarakan di halaman Istana Kepresidenan yang terletak di IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang diharapkan menjadi kota modern yang hidup.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui bahwa kebanyakan investor hanya memberikan komitmen Letter of Intent (LoI) dan belum merealisasikan investasinya di IKN karena terkendala masalah tanah.
Investor merasa skema pembelian tanah di IKN masih belum jelas dan juga menunggu proses land clearing atau pembersihan lahan sebagai area IKN.
Basuki mengungkapkan bahwa pembelian tanah di IKN menjadi kewenangan dari Otorita IKN, sehingga akan dibentuk Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) yang bertanggung jawab untuk mempercepat penyelesaian pembelian tanah dan berhubungan langsung dengan investor.
Investasi-investasi yang masuk LoI telah diserahkan ke Otorita, dan masalah pembelian tanahnya akan ditangani oleh Otorita, termasuk cara pembelian tanah di sana.
2. Semangat Indonesia Membangun Asean Jadi Episentrum Pertumbuhan
Membangun Asean menjadi episentrum pertumbuhan merupakan salah satu dari tiga pilar utama keketuaan Indonesia di Asean 2023. Indonesia memastikan untuk menjaga dan memperkuat kerja sama nyata negara anggota Asean. Asia Tenggara diharapkan dapat terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan memiliki kemampuan dalam menghadapi tekanan eksternal.
Menurut Pimpinan Senior Economic Official Indonesia Edi Prio Pambudi, Sabtu (6/5/2023), Asean adalah kawasan dengan ekonomi yang masih terus tumbuh meski saat dilanda pandemi.
Kini, saat situasi kembali pulih dari pandemi, ekonomi Indonesia dan negara Asean lainnya diharapkan kembali tumbuh.
Indonesia menegaskan pentingnya pembangunan dilakukan secara merata dan tidak ada satu pun negara yang berbeda dengan negara lainnya.
"Indonesia selaku Ketua Asean tahun ini juga akan mendorong sama seperti di G20, no one left behind," ujar Edi.
3. Adu Kuat Rapor Pengembang Properti Top Tanah Air Kuartal I/2023
Pada tiga bulan pertama, kondisi sejumlah emiten properti tak mencatatkan kinerja positif jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Melandainya situasi Pandemi Covid-19 ini yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan pengembang ternyata tak sesuai perkiraan.
Meski situasi sudah berangsur normal memang sejumlah tantangan daya beli dan ketidakpastian ekonomi masih menghantui di sepanjang 2023.
PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) membukukan marketing sales atau prapenjualan sebesar Rp298 miliar per kuartal I tahun 2023. Capaian ini turun 6,42 persen dari Rp380 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year-on-year (YoY). Sepanjang tahun ini, PWON menargetkan marketing sales sebesar Rp1,6 triliun yang akan didorong oleh apartemen dan perumahan.
Selanjutnya, emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) yang mencatatkan marketing sales senilai Rp655 miliar pada kuartal I tahun 2023. Capaian ini turun 54,38 persen dari Rp1,43 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kemudian, emiten properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) yang juga mengalami penurunan marketing sales pada tiga bulan pertama tahun ini. DILD membukukan marketing sales sebesar Rp256,6 miliar per kuartal I tahun 2023, turun 46,9 persen dari Rp500,3 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
4. Penyerapan Tenaga Kerja, Ironi di Tengah Pertumbuhan Ekonomi
Data realisasi investas semester I/2023 memberikan gambaran ironi atas penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan. Di sisi lain, munculnya usaha-usaha informal masyarakat, mengisyaratkan bahwa mereka tidak terserap industri yang sudah ada.
Masalah ketenagakerjaan semakin rumit dengan masihnya banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap sektor usaha. Banyak data yang menunjukkan Indonesia masih bisa bertahan di tengah ancaman inflasi yang diprediksi IMF akan bergerak lebih cepat dari perkiraan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalnya, berada di atas perkiraan sejumlah ekonom. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia selama kuartal I/2023 mampu tumbuh di angka 5,03 persen.
Ekonom memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada kisaran 4,75 hingga 5,25 persen pada kuartal I/2023, dengan skenario baseline di kisaran 4,9 - 5 persen.
Sementara itu, konsensus Ekonom Bloomberg yang dilansir Kamis (4/5/2023), memprediksi pertumbuhan Indonesia secara rata-rata di angka 4,7 persen, dengan batas bawah 3,8 persen dan batas atas 5,8 persen. Pelemahan ekonomi di beberapa ekonomi utama dunia dinilai membayangi kinerja ekonomi Indonesia.
5. Mencari Titik Terang Utang Minyak Goreng Pemerintah ke Peritel
Persoalan utang selisih harga pengadaan minyak goreng satu harga yang belum dibayar pemerintah sejak tahun lalu belum ada titik terang hingga saat ini. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) telah berkirim surat pada Presiden Joko Widodo pada 27 Maret 2023 yang berisikan informasi selisih harga pengadaan minyak goreng satu harga yang belum dibayar sejak awal 2022.
Adapun total utang pemerintah mencapai Rp 344 miliar yang ditanggung oleh 31 perusahaan anggota Aprindo. Pada awal tahun 2022, pemerintah mengadakan program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter.
Padahal, harga minyak goreng premium yang dijual di ritel berkisar Rp17.000 hingga bahkan mencapai Rp24.000 per liter. Selisih harga tersebut yang belum dibayar pemerintah dan masih ditanggung oleh peritel.
Program pengadaan minyak goreng satu harga diberlakukan Menteri Perdagangan sebelumnya, Muhammad Lutfi, pada Januari 2023 yang merujuk Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Dalam beberapa pekan, beleid itu dicabut dan diganti dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Permendag baru itu menyatakan, BPDPKS melakukan pembayaran pada pelaku usaha yang menyalurkan minyak goreng hingga 31 Januari 2022 setelah diverifikasi oleh surveior.
Pemerintah menjanjikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,6 triliun dari kas BPDPKS sebagai subsidi mengganti selisih harga pedagang dengan harga pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
