Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk memetakan kembali kebutuhan LNG secara menyeluruh.
Hal tersebut diperlukan selepas rencana pemerintah mendorong PLN melaksanakan program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit berbasis gas pada akhir tahun ini.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan PLN saat ini telah memiliki kontrak LNG jangka panjang sampai 2035 sebanyak 60 kargo per tahun dari Kilang LNG Tangguh.
Selain itu, terdapat pula kontrak dari Kilang LNG Bontang sampai 2026 hingga 4 kargo.
“Apabila PLN membutuhkan tambahan LNG masih terdapat volume yang belum terkontrak dari Kilang LNG Bontang dan Tangguh, maupun potensi LNG Masela yang akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik,” kata Hudi saat dihubungi, Senin (1/5/2023).
Menurut Hudi, produksi LNG mendatang bakal diprioritaskan untuk kebutuhan industri dan kelistrikan di dalam negeri. Prioritas alokasi itu juga menyasar pada program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit yang lebih ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG).
Baca Juga
Komitmen itu sebagai tindaklanjut dari amanat yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfirf yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 249 Tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas, Serta Konversi Dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak Menjadi Liquefied Natural Gas Dalam Penyediaan Tenaga Listrik.
“Sehingga pemenuhan pasokan LNG untuk program [konversi] tersebut akan menjadi prioritas,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Mamit Setiawan mengatakan perseroannya telah menghimpun lebih dari 50 perusahaan yang menunjukkan minat mereka pada tahap prakualifikasi pelelangan konversi PLTD menjadi berbasis gas tersebut.
Mamit menuturkan terdapat sekitar 70 persen perusahaan yang berbasis di dalam negeri, sisanya merupakan perusahaan multinasional.
“Program ini kami rencanakan akan mulai kontruksi pada Desember 2023 dan diharapkan selesai secara keseluruhan pada Desember 2025,” kata Mamit saat dihubungi, Senin (1/5/2023).
Rencanannya, PLN EPI akan melakukan konversi PLTD menjadi gas bumi pada 20 pembangkit yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia bagian tengah dan timur.
PLN EPI melakukan program gasifikasi pembangkit dengan membagi menjadi 6 kluster. Kluster tersebut tersebar di Sulawesi - Maluku (6 pembangkit), Nusa Tenggara (6 pembangkit), Kalimantan (1 pembangkit), Papua Utara (4 pembangkit), Papua Selatan (2 pembangkit) dan Nias (1 pembangkit).
Adapun total daya yang akan dikonversi sebesar 2.278 MW dan akan membutuhan pasokan gas sebesar 151 BBTUD atau setara dengan 18 standar kargo LNG setiap tahunnya. Melalui program ini PLN diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM sekitar 1,7 juta kiloliter per tahun.
