Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyaluran anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau bansos telah terealisasi sebanyak Rp74,7 triliun sepanjang 2023 hingga Maret.
Realisasi tersebut tercatat menurun 7,7 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“2022 dan 2021 memang perlinsos di ekspansi karena dalam situasi pandemi masyarakat nggak bisa bekerja, kemudian tahun lalu dan 2021 kita menambah bansos, sekarang dengan kondisi sudah mulai pulih masyarakat sudah mulai tenang dan sudah mulai normal kegiatannya,” ujarnya dalam APBN Kita, Senin (17/4/2023).
Dalam paparan Sri Mulyani, menunjukkan bahwa realisasi perlinsos atau bansos pada periode yang sama di 2021 mencapai Rp86,3 triliun.
Kemudian pada 2022 penyaluran bantuan sosial mencapai Rp81 triliun. Mengingat dalam kondisi pandemi Covid-19 kala itu, APBN menjadi pemulihan ekonomi masyarakat, terutama yang terglong miskin.
“Ini menggambarkan bahwa sekali lagi APBN bekerja untuk memulihkan scaring effect yang ada di dalam masyarakat dalam situasi komponen kita tetap menjaga bantuan bagi masyarakat terutama kelompok paling rendah paling miskin,” tambahnya.
Baca Juga
Secara rinci, pemanfaatan penyaluran bansos melalui belanja kementerian/lembaga sebesar Rp35,9 triliun, terdiri dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp14,8 triliun yang diperuntukkan bagi 9,6 juta program keluarga harapan (PKH) dan 17,5 juta penerima kartu sembako.
Selain Kemensos, penyaluran perlinsos juga melalui Kemendikbudristek dan Kemenag senilai Rp8,3 triliun untuk KIP Kuliah. Pemberian bantuan stimulan rumah bagi yang terdampak bencana di Cianjur, Jawa Barat, juga direalisasikan sebesar Rp1,2 trilun.
Pemerintah juga melakukan subsidi energi dan non energi sebesar Rp37,5 triliun, serta belanja TKD sebesar Rp1,1 triliun berupa bantuan langsung tunai (BLT) unutk 1,2 juta penerima manfaat.
