Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang properti, PT Agung Podomoro Land Tbk. masih belum berminat dan cenderung wait and see terhadap rencana investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Direktur Marketing Agung Podomoro Land Agung Wirajaya mengatakan, banyak faktor yang membuat perseroan masih mengerem minat investasinya di IKN Nusantara. Dia mengatakan, kepastian kelanjutan proyek menjadi salah satu faktor yang menahan minat tersebut.
Menurutnya, keputusan pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara merupakan suatu keputusan politik di era pemerintahan saat ini. Namun, memasuki tahun politik, kepastian kelanjutan proyek tersebut menjadi tanya tanya besar untuk pemerintahan selanjutnya.
"Nanti setelah Pak Jokowi bagaimana? Produk undang-undang kadang-kadang bisa ditunda, sehingga banyak akhirnya orang wait and see," ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.
Di samping itu, Agung menilai tingkat populasi yang rendah di IKN Nusantara menjadi tidak cocok terhadap hitung-hitungan bisnis. Pasalnya, dalam bisnis properti jumlah populasi penduduk menjadi salah satu acuan pemasaran.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang sedikit akan sulit untuk perusahaan properti untuk mengembangkan dan juga memasarkan produknya.
Baca Juga
"Kami mengalami di Balikpapan dengan 800.000 jiwa itu pun belum bisa menyerap produk yang kuat buat di Kota Balikpapan. Properti itu captive market-nya adalah populasi, sesederhana itu, kalau populasinya besar, captive market propertinya bisa diserap," ungkapnya.
Untuk itu, emiten berkode saham APLN tersebut pada saat ini masih akan fokus untuk mengembangkan asetnya yang ada di Balikpapan dan Samarinda yang merupakan dua kota besar di sekitar IKN Nusantara.
Agung mengungkapkan, untuk aset di Balikpapan, pihaknya tengah mengembangkan superblok di atas lahan 10 hektare (ha). Pada kawasan tersebut, APLN mengembangkan 2 mal, 3 menara apartemen, dan 1 hotel.
Sementara itu, untuk di Samarinda pihaknya tengah membangun perumahan di atas lahan 14 ha yang saat ini masih terus dikembangkan.
"Kami masih fokus menyelesaikan yang ada sekarang di Balikpapan maupun Samarinda," jelasnya.
Data terbaru Otorita IKN menunjukkan bahwa 167 investor telah mengirimkan letter of intent untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Di antaranya, lima investor telah menerima surat izin prakasa atau letter to proceed (LTP) dari pemerintah untuk membangun hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan RBN), Korean Land and Development, Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN) dan PT Nindya Karya (Persero).
Selain itu, Otorita IKN mengeklaim tingginya minat negara-negara sahabat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara dapat dilihat dari delegasi dari Korea, Jepang dan Swiss yang telah berkunjung langsung ke Ibu Kota Nusantara untuk mengamati kemajuan pembangunan dan mengeksplorasi peluang investasi.
Termasuk dalam delegasi Jepang adalah para pengusaha asal Negeri Sakura yang bergerak di sektor bangunan dan perumahan untuk melihat kemajuan pembangunan dan menilai potensi investasi.
Untuk memfasilitasi investasi di IKN Nusantara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang agar Ibu Kota Nusantara bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris. Dia berharap para pelaku usaha dapat membantu menjadikan kota ini sebagai pusat penyediaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di masa depan bagi Indonesia.
”Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi yang besar antara pemerintah dan pelaku bisnis. Kota ini dibangun dari awal di atas lahan hijau, yang memberikan kesempatan unik untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan efisien,” ujar Bambang.
