Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan 5 poin kesimpulan terkait dengan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun sepanjang tahun 2009 – 2023. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.
“Pertama, data yang digunakan oleh pak Menko Polhukam [Mahfud MD] di dalam pembahasan di DPR maupun di dalam pernyataan publik dengan yang kami terima adalah sama,” ujarnya dalam rapat yang dipantau secara daring, Selasa (11/4/2023).
Poin kedua, Sri Mulyani menegaskan seluruh surat dan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Kemenkeu telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Dia juga mengeklaim penanganan dilakukan secara akuntabel.
Ketiga, Menkeu menyatakan koordinasi dan komunikasi antara Kemenkeu dan PPATK selama ini telah berjalan secara baik dan bakal dijaga terus-menerus.
Keempat, Kemenkeu juga akan terus bekerja sama secara baik dan sungguh-sunguh dengan PPATK, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Hal ini dalam rangka menjalankan tugas mengamankan penerimaan negara dan menangani tindak pidana pencucian uang,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Poin kelima, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu akan terus menjalankan tugas sebagai Bendahara Negara sesuai dengan amanat undang-undang, dan siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, serta kementerian/lembaga lainnya.
Langkah tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk merancang kebijakan keuangan guna menjaga ketahanan perekonomian sekaligus meningkatkan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.
Terkait dengan transaksi janggal Rp349 triliun, Menkeu mengatakan sebanyak 193 pegawai Kemenkeu telah mendapatkan hukuman disiplin selama periode 2009-2023.
“Dari 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan, 186 [surat] telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai,” tuturnya.
Sri Mulyani menyampaikan mekanisme penindaklanjutan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan terkait tindakan administrasi pegawai Kemenkeu yang terbukti terlibat, telah dilakukan sesuai UU No. 5/2014 tentang ASN jo. PP No. 94/2021 tentang disiplin PNS.
