Waduh! Menteri Bappenas Endus Kebohongan Data Stunting oleh Pemda

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengendus kebohongan data stunting dari pemda. Kok bisa?
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menemui awak media di Indonesia Development Forum 2022 di Movenpick Jimbaran, Bali, Senin (21/11/2022)/BISNIS-Annasa Rizki Kamalina.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menemui awak media di Indonesia Development Forum 2022 di Movenpick Jimbaran, Bali, Senin (21/11/2022)/BISNIS-Annasa Rizki Kamalina.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengendus adanya kebohongan data terkait stunting yang dilaporkan pemerintah daerah atau pemda.

“Saya beberapa kali di beberapa daerah, saya menemukan cara menghitung stunting itu misleading semua. Jadi, ngapusi [bohong] aja itu,” ujarnya dalam dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2023, Kamis (6/4/2023).

Menurutnya, dalam mengurai kasus stunting tidak bisa dilakukan hanya dengan mengurangi angka kasus. Dia berharap penanganan stunting bisa dilakukan secara komprehensif.

“Stunting bukan berarti anak sudah lewat 5 tahun itu stuntingnya hilang, kemudian hilang saja di numeriknya, itu kan aneh. Terus masuk populasi bayi baru, terus dihitung lagi. Jadi ada beberapa hal yang perlu diluruskan,” kata Suharso.  

Pemerintah diketahui terus berupaya menekan angka prevalensi stunting tiap tahunnya. Kementerian Kesehatan melaporkan hasil Survei Status Gizi Indonesia dengan prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Dalam pembahasan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah akan berfokus pada penurunan angka kemiskinan dan stunting.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat tersebut, stunting harus menuju ke level 3 persen. Hal ini tentu akan menimbulkan implikasi dari anggaran yang harus disediakan di tahun ini dan tahun depan.

“Untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen, ini berarti perlu upaya tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” kata Sri Mulyani. 

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebutkan bahwa saat ini pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan angka stunting yang berada di 21,6 persen. 

Dia mengaku optimistis bahwa BKKBN dapat menargetkan angka stunting dapat turun mendekati 17 persen pada akhir 2023, sebab dirinya menilai apabila generasi selanjutnya mengalami stunting, maka Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper