Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita telah memberikan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau letter to proceed kepada 6 investor yang akan menggarap proyek hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN Nusantara senilai Rp47 triliun.
Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, mengatakan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan hunian ASN di IKN berasal dari APBN dan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Untuk yang perumahan target 17.000 [untuk ASN] dari pemerintah kan untuk membangun itu Rp9,4 triliun. Ada 5 perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip, 6 sebetulnya, tapi yang 1 belum bisa diekspos," kata Dhony kepada wartawan di DPR RI, dikutip Selasa (4/4/2023).
Berdasarkan catatan Bisnis, 5 perusahaan yang mulai menanamkan modalnya yakni PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA). Perusahaan tersebut akan mulai membangun 6 menara rumah susun senilai Rp1,67 triliun.
Kemudian, ada Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara) dengan investasi sebesar Rp30,8 trilliun unutk membangun 60 menara rusun.
Selanjutnya, Korean Land and Development 23 unit menara rusun senilai Rp8,65 triliun, konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk. (Triniti) menanamkan modal Rp1,8 triliun untuk mengerjakan 7 tower dan PT Nindya Karya (Persero) mengucurkan investasi Rp1,42 triliun untuk membangun 8 tower.
Baca Juga
Sementara itu, 1 investor lainnya belum dapat diungkap ke publik. Namun Dhony menyebut investor tersebut kemungkinan merupakan konsorsium lokal dan asing. Adapun, dia menjelaskan akumulasi total investasi dari 6 perusahaan tersebut mencapai Rp47 triliun.
"Ini sudah hampir Rp50 triliun [dari KPBU] nilai investasinya untuk perumahan saja. Iya, sekitar Rp47 triliun [dari 6 perusahaan]," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan total biaya yang dibutuhkan untuk membangun 16.990 unit rumah ASN mencapai Rp51,4 triliun.
Perinciannya, pemerintah akan mengucurkan dana dari APBN Rp9,4 triliun untuk membangun 2.585 unit rumah ASN di 2023. Kemudian, sebanyak 9.295 unit rumah ASN lainnya direncanakan dibangun melalui skema KPBU dengan estimasi biaya sebesar Rp35,8 triliun.
Selain itu, untuk pembangunan 5.110 unit rusun, pemerintah perlu mengajak investasi swasta atau pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp6,2 triliun.
Adapun, pemerintah saat ini tengah menggodok rencana perpindahan 16.990 ASN, TNI, dan Polri ke IKN tahap pertama pada 2024. Pemerintah tengah menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN, seperti sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.
