Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Negara Nusantara menyampaikan 6 perusahaan turut membangun hunian atau perumahan untuk ditempati oleh 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN pada 2024.
Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, mengatakan pihaknya menargetkan 17.000 unit akan dibangun dengan dana bersumber dari APBN dan investasi lewat skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Untuk yang perumahan target 17.000 [untuk ASN] dari pemerintah kan untuk membangun itu Rp9,4 triliun. Ada 5 perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip, 6 sebetulnya, tapi yang 1 belum bisa diekspos," kata Dhony kepada wartawan di DPR RI, Senin (3/4/2023).
Adapun, 5 perusahaan yang telah menerima Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari Otorita IKN, di antaranya yakni PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA), Konsorsium Nusantara (RBN CCFG), Korean Land and Housing Corporation (KLHC), PT PT Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti), dan PT Nindya Karya.
Para investor tersebut secara khusus akan membangun rumah untuk ASN yang ditargetkan dapat rampung pada 2024. Adapun, dana APBN sebesar Rp9,4 triliun diarahkan untuk membangun 2.585 unit hunian.
"Ini sudah hampir Rp50 triliun [dari KPBU] nilai investasinya untuk perumahan saja. Iya, sekitar Rp47 triliun [dari 6 perusahaan]," ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan hunian lainnya sebanyak 9.295 unit direncanakan dibangun melalui skema KPBU dengan estimasi biaya sebesar Rp35,8 triliun.
Selain itu, untuk pembangunan 5.110 unit rusun milik, pemerintah perlu mengajak investasi swasta atau pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp6,2 triliun. Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun 16.990 unit rumah ASN mencapai Rp51,4 triliun.
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan investor tak hanya berminat untuk menanmkan modal di sektor perumahan, tak sedikit yang mengajukan investasi untuk pembangunan rumah sakit, dan fasilitas pendidikan.
"Sudah ada investor yang berminat untuk RS, pendidikan SD, SMP, SMA, universitas. Mereka sekarang sedang melakukan kajian-kajian internal. Kalau investor kan bikin studi kelayakan, minta data ke kita, nanti kita antar ke lapangan lihat ke lapangan," ujarnya.
Pihaknya mencatat ada sekitar 8 investor yang mengirimkan letter of interest (LoI) untuk membangun rumah sakit di IKN. Namun, hanya akan ada 2 perusahaan yang akan lolos mendapatkan SIPP dari Otorita IKN.
