Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk tetap menjaga tarif listrik periode April-Juni 2023 pada 13 pelanggan nonsubsidi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Dengan adanya keputusan tersebut, maka tarif listrik PLN pada 13 pelanggan komersial tidak mengalami perubahan atau tetap sama seperti periode-periode sebelumnya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, mengatakan keputusan itu diambil untuk menjaga momentum pemulihan daya beli masyarakat serta kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun ini.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan setiap 3 bulan apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, inflasi, dan Harga Patokan Batubara/HPB).
Sesuai ketentuan tersebut, Jisman mengatakan, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk Periode Triwulan II tahun 2023 adalah realisasi rata-rata November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023.
Selama rentang periode itu, realisasi kurs dihitung sebesar Rp15.522 per dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$80,90 per barrel, tingkat inflasi sebesar 0,36 persen, dan Harga Patokan Batubara (HPB) sebesar Rp920,41 per kilogram sesuai kebijakan DMO Batubara US$70 per ton.
Baca Juga
"Berdasarkan perubahan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif triwulan I 2023 yang ditetapkan, namun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertimbangkan kondisi saat ini, Pemerintah memutuskan tarif listrik tidak naik," kata Jisman melalui siaran pers dikutip Jumat (31/3/2023).
Di samping itu, tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, dan tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kegiatan sosial.
"Kementerian ESDM terus mendorong agar PLN berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, PLN membukukan penjualan listrik sepanjang 2022 sebesar 270,82 terawatt hour (TWh) dengan total 85,28 juta pelanggan. Pencatatan itu meningkat sebesar 15,75 TWh atau 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya di level 255,07 TWh.
“Penjualan listrik di tahun 2022 yang tadinya diprediksi hanya tumbuh 4,5 persen ternyata bisa tumbuh 6,17 persen, begitu pula dengan pendapatan kami tumbuh sehat,” kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Rabu (8/2/2023).
Selain itu, PLN juga turut mencatat penyambungan listrik kepada 3 juta pelanggan baru sepanjang 2022. Torehan itu, kata Darmawan, ikut berdampak positif pada kinerja keuangan perseroan tahun ini.
Namun, dia mengungkapkan bahwa perseroan masih berupaya untuk menekan variabel ongkos yang masih relatif tinggi beberapa waktu terakhir ini.
“Walaupun pertumbuhan permintaan sudah sehat tetapi ongkos masih jauh di bawah biaya yang dikeluarkan sebelum Covid-19,” jelasnya.
Adapun, PLN melaporkan penjualan listrik di Indonesia bagian timur mengalami pertumbuhan yang signifikan. Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Sulmapana) mencatatkan pertumbuhan 9,34 persen atau 20,34 TWh.
Sementara itu, wilayah Sumatra dan Kalimantan tumbuh sebesar 6,43 persen atau 56,05 TWh dan regional Jawa, Madura dan Bali sebesar 5,78 persen atau 194,42 TWh.
Secara sektoral sepanjang 2022, penjualan tenaga listrik pada rumah tangga menyumbang 42,53 persen, industri 32,35 persen, bisnis 17,49 persen, sosial 3,69 persen, publik menyumbang 3,15 persen dan layanan multiguna menyumbang 0,79 persen.
