Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras bulan pertama sebanyak 210.000 ton. Untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan beras ini, dibutuhkan total sekitar 630.000 ton beras dari Maret-Mei 2023.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan, proses regulasi terkait penyaluran bantuan ini sudah selesai sehingga sudah dapat disalurkan ke penerima manfaat.
"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 KPM [keluarga penerima manfaat[ sesuai data dari Kementerian Sosial," kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/3/2023).
Arief mengatakan bantuan pangan berupa beras ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat di Istana bersama Menteri dan Kepala Lembaga terkait dalam rangka menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi.
“Bantuan sebelum Lebaran hingga tiga bulan ke depan ini adalah tindak lanjut arahan Presiden dalam upaya pengendalian inflasi mengingat pada momentum hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti sekarang terjadi peningkatan permintaan bahan pangan di tengah masyarakat. Jadi ini kita harapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima bantuan," ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan beras ini, dibutuhkan total sekitar 630.000 ton beras. Pada bulan pertama, 210.000 ton akan digelontorkan oleh Bulog kepada penerima bantuan.
Baca Juga
Demi kelancaran penyaluran Bansos Beras, Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan agar tepat sasaran.
“Dukungan dari Pemda melalui dinas pangan dan dinas sosial sangat penting dalam pendistribusian bantuan ini agar pada saat penyaluran bantuan beras tersebut diterima oleh KPM secara tepat, pelaksanaannya lancar, tertib administrasi dan tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada timbulnya kerugian negara,” tutur Arief.
Guna memastikan kesiapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk penyaluran bantuan pangan, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, melakukan pengecekan ke salah satu Gudang Bulog, yaitu Gudang Kantor Cabang Surabaya Utara, Rabu, (29/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Andriko yang hadir didampingi Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Timur, Ermin Tora, memeriksa ketersediaan beras Bulog untuk program bantuan pangan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Selain mengecek kuantitas, dia juga memeriksa kualitas beras untuk bantuan pangan tersebut dengan memeriksa kadar air, kandungan butir patahan, dan butir menir. Menurutnya berdasarkan pengecekan bersama, kualitas beras dalam kondisi baik dan telah siap diedarkan.
Selanjutnya, sejalan dengan arahan Kepala Bapanas, dia menegaskan, agar kualitas tetap menjadi hal yang harus diprioritaskan dalam mempersiapkan beras untuk bantuan pangan, sehingga masyarakat penerima manfaat mendapatkan beras yang berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat juga akan semakin yakin dengan mutu produk beras Bulog.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Timur Ermin Tora mengatakan, Bulog Kanwil Jawa Timur sudah menyiapkan beras bantuan pangan sebanyak 30.000 ton.
“Dari rencana 34.000 ton saat ini sudah siap 30.000 ton. Dari jumlah tersebut ada yang masih dalam proses pengemasan ada juga yang sudah dikemas dan siap diedarkan untuk bantuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Adapun, bantuan beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Perbadan Nomor 12 tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah.
Dalam penyelenggaraan CPP tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilisasi harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.
Sebelumnya, Direktur Bulog, Budi Waseso alias Buwas menyatakan sisa CBP saat ini hanya sebesar 227.000 ton. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Perum Bulog telah mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Bapanas untuk kembali mengimpor sebanyak 2 juta ton beras pada tahun ini. Dari target tersebut, 500.000 ton pertama diminta untuk direalisasikan secepatnya.
