Bisnis.com, JAKARTA - Pada era 80-an ekonomi global banyak diwarnai dengan kerja sama multilateral yang puncaknya ditandai dengan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada 1995 sampai dengan era Masyarakat Ekonomi Asean 2015.
Pada periode ini terjadi liberalisasi perdagangan lintas negara yang diikuti dengan meningkatnya aliran modal dan kompleksitas keterkaitan sistem keuangan global maupun regional. Dunia serasa tanpa batas dalam melakukan aktivitas ekonomi yang diakselerasi oleh penghapusan hambatan perdagangan di China yang diikuti dengan integrasi ekonomi bekas negara Uni Soviet.
Situasi global yang penuh keselarasan mendadak berubah pada awal 2022, dipicu oleh agresi militer Rusia di Ukraina di tengah pandemi Covid-19 telah membawa dunia ke dalam kondisi geoconomic fragmentation atau mengarah pada berakhirnya era liberalisasi perdagangan dan arus modal. Bahkan IMF sendiri telah memantau, sejak terjadinya perang Rusia-Ukraina tercatat sebanyak 30 negara melakukan pembatasan terhadap perdagangan baik untuk komoditas makanan, energi, dan komoditas utama lainnya.
Dinamika global yang berkembang saat ini menuntut setiap bangsa untuk membangun ketahanan pangan untuk menopang kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak terlalu bergantung pada negara lain.
Di Indonesia, strategi untuk mendorong ketahanan pangan salah satunya difokuskan pada penyediaan infrastruktur untuk mendukung penyediaan pangan. Relevan dengan pidato Bung Karno 27 April 1965 yang menyerukan “pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa”. Persoalan ketahanan pangan tidak berhenti pada suatu rezim, tetapi akan tetap berkesinambungan karena berhubungan langsung dengan “urusan perut” rakyat pada saat ini dan masa depan.
Oleh karena itu sudah sewajarnya setiap Pemerintah akan berusaha keras menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keamanan, serta kelancaran distribusi untuk mendukung ketahanan pangan baik dalam jangka panjang maupun pendek. Sebagai upaya membangun ketahanan pangan jangka panjang, Pemerintah telah melaksanakan strategi pembagunan infrastruktur berupa bendungan, jaringan irigasi pendukung lahan pertanian dan bahkan pembangunan food estate.
Baca Juga
Sampai dengan akhir 2022, Presiden Joko Widodo telah meresmikan 36 bendungan dari target 61 bendungan yang akan selesai dibangun sampai tahun 2025. Bendungan merupakan salah satu proyek strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus pengendali banjir melalui rekayasa aliran air.
Selain itu, telah dikembangkan program food estate atau lumbung pangan di berbagai wilayah antara lain Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Adanya upaya berkelanjutan Pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan telah membuahkan hasil positif. Hal ini terlihat dari skor Indeks Ketahanan Pangan Global Indonesia pada 2022 sebesar 60,2 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 59,2 atau saat ini menempati peringkat 63 dari 113 negara. Keberhasilan program ketahanan pangan akan berdampak pada tingkat stabilitas harga komoditas pokok masyarakat.
Hal ini terkonfirmasi oleh penelitian terkini dari Waseda University (2019) menemukan hubungan yang signifikan antara ketahanan pangan dengan volatilitas harga. Negara yang mempunyai ketahanan pangan yang baik cenderung mempunyai inflasi yang stabil dan sebaliknya.
STABILITAS HARGA
Selaras dengan membaiknya Indeks Ketahanan Pangan Global Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat perkembangan inflasi nasional juga terkendali dan manageable. Hal ini terlihat dari perkembangan inflasi tahunan sejak Oktober 2022 sampai saat ini terus melandai sehingga memberikan ruang ekonomi untuk bertumbuh lebih tinggi.
Namun, perlu diwaspadai gejolak inflasi jangka pendek pada momentum hari besar keagamaan nasional (Ramadan-Idulfitri) yang umumnya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan yang dipicu perilaku belanja berlebihan. Sebagai upaya menjaga stabilitas harga, Pemerintah bersama Bank Indonesia senantiasa bersinergi melalui forum Tim Pengendalian Inflasi baik di pusat maupun daerah.
Beberapa strategi pengendalian inflasi dalam jangka pendek perlu dilakukan Pemerintah sehingga nilai akumulasi inflasi tahunan tidak meningkat signifikan. Beberapa inovasi pengendalian inflasi yang dapat dilakukan pada periode menjelang hari besar keagamaan antara lain dengan melakukan operasi pasar komoditas pangan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi serta padat penduduk untuk menjaga daya beli.
Satgas Pangan melakukan pengecekan gudang penyimpanan bahan pokok sebagai antisipasi terjadinya penimbunan sehingga mendorong kenaikan harga. Mengarahkan ekspektasi masyarakat melalui komunikasi edukasi belanja bijak untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok yang melibatkan pemuka agama. Dengan terjaganya stabilitas harga jangka pendek akan membentuk ekspektasi positif dalam pengendalian inflasi jangka panjang.
