Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Perum Bulog.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lewat berbagai skema, baik penyerapan dalam negeri maupun lewat pengadaan luar negeri (impor).
“Intinya pemerintah akan melakukan apapun untuk masyarakat. 270 juta penduduk Indonesia harus makan. Poinnya itu. Badan Pangan Nasional tentunya menyampaikan kondisi riil di lapangan,” kata Arief saat disinggung realisasi impor beras di kawasan Depok, Senin (27/3/2023).
Dia mengungkapkan, dalam hal ini pemerintah bukan berarti pro impor pangan. Namun apabila stok dalam negeri tidak mencukupi, maka otomatis impor harus segera direalisasikan.
“Tetapi apabila tidak bisa terpenuhi dalam negeri, negara harus ada disitu. Jangan sampai stoknya tidak ada, jangan sampai mengadakan program tidak bisa, sementara masyarakat perlu,” ujarnya.
Seperti diketahui, beredar surat Kepala Badan Pangan Nasional yang menginstruksikan Perum Bulog untuk kembali impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Dalam surat tertanggal 24 Maret 2023 itu, diinstruksikan agar impor 500.000 ton beras pertama harus direalisasikan secepatnya.
Baca Juga
“Menindaklanjuti hasil rapat bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2023,” demikian surat bernomor B2/TU.03.03/K/3/2023 tertanggal 24 Maret yang diterima Bisnis, Senin (27/3/2023).
Dalam surat tersebut juga disebutkan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.
Meski demikian, Kepala Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri, khususnya di tengah masa panen raya.
"Sejalan dengan hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023," tulis surat tersebut.
Diketahui, pada Desember 2022, pemerintah juga memutuskan mengimpor 500.000 ton beras. Importasi dilakukan oleh Perum Bulog yang realisasinya berlanjut sampai Februari 2023.
Impor dilakukan untuk mengisi CBP yang tipis di gudang Bulog, sedangkan harga beras terus menanjak sejak awal semester II/2022.
