Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Biaya Logistik Masih Mahal, Investor Enggan Lirik IKN

Walau para pelaku usaha menilai insentif IKN yang telah dirumuskan menarik, tingginya ongkos logistik masih jadi rintangan investasi.
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

Bisnis.com, JAKARTA - Besarnya biaya logistik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu penyebab kurangnya minat pengusaha atau investor menanamkan modalnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Kadin Benny Soetrisno menilai hasil industri manufaktur khususnya makanan dan minuman di Pulau Jawa dan Sumatra akan mengalami kenaikan.

Untuk itu, pemerintah perlu menekan harga produksi di IKN Nusantara agar produk-produk yang dihasilkan dapat lebih kompetitif. Selain itu, perlu adanya insentif dari biaya logistik kepada para investor.

"Bahan baku dari Pulau Jawa atau Sumatra dan hasil jadi dikirim balik ke Jawa dan Sumatra , belum mengenai infrastruktur dasar  seperti listrik dan pelabuhan, apakah harganya lebih murah atau malah sebaliknya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/3/2023).

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pengembangan IKN Nusantara perlu mendapat dukungan pembiayaan atau kredit dari perbankan. 

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menjelaskan Dukungan pengembangan IKN tidak cukup hanya dengan insentif investasi yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.  

“Insentif investasi di IKN perlu dukungan pembiayaan atau kredit dari perbankan. Jangan sampai, bank tidak mau berikan kredit karena dianggap belum layak dibiayai,” katanya.

Kendati demikian, Hariyadi mengatakan, tawaran insentif yang ditawarkan tersebut cukup bagus dan sudah sesuai dengan harapan pelaku usaha. “Sudah sesuai [harapan pelaku usaha], sudah cukup bagus,” jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Ridwan
Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper