Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Makin Tegas! AS Tambah Puluhan Perusahaan China ke Daftar Larangan Ekspor

AS mengatakan sejumlah perusahaan di dalam daftar entitas tersebut mencoba mengakuisisi barang asal AS untuk upaya modernisasi militer China.
Kontainer pengiriman di terminal peti kemas Yusen di Pelabuhan Los Angeles di Los Angeles, California, AS, pada hari Kamis, 16 Februari 2023. Pelabuhan Los Angeles, yang merupakan pelabuhan tersibuk di AS tahun lalu, telah kembali beroperasi secara normal seiring dengan anjloknya volume kargo akibat pandemi./Bloomberg-Lauren Justice
Kontainer pengiriman di terminal peti kemas Yusen di Pelabuhan Los Angeles di Los Angeles, California, AS, pada hari Kamis, 16 Februari 2023. Pelabuhan Los Angeles, yang merupakan pelabuhan tersibuk di AS tahun lalu, telah kembali beroperasi secara normal seiring dengan anjloknya volume kargo akibat pandemi./Bloomberg-Lauren Justice

Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat mengumumkan pembatasan ekspor untuk puluhan entitas asal China dengan alasan bertentangan dengan keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Joe Biden.

Dilansir dari Bloomberg pada Jumat (3/3/2023), Departemen Perdagangan AS mengatakan sejumlah perusahaan di dalam daftar entitas tersebut telah mencoba mengakuisisi barang-barang asal AS untuk mendukung upaya modernisasi militer China.

Departemen juga menambahkan banyak perusahaan yang memberi dukungan pada militer Rusia dan memasuki pihak yang terkena sanksi di Iran.

Salah satu perusahaan yang mendapat pembatasan adalah Inspur Group Co., perusahaan produsen server komputer yang berafiliasi dengan China dan diuntungkan oleh pembangunan pusat data di AS. Selain itu, produsen CPU yang berbasis di Beijing Loongson juga masuk dalam daftar tersebut.

Loongson dianggap sebagai alternatif potensial di masa depan untuk chip Intel Corp, sementara Inspur bersaing langsung dengan server yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan seperti HP Inc. dan Dell Technologies Inc. 

Keduanya dianggap sebagai bagian integral dari upaya pemerintah untuk menggantikan teknologi buatan luar negeri dan mendorong inovasi dalam negeri.

"Ini adalah kumpulan luas entitas China yang tersebar di berbagai topik dan menunjukkan keprihatinan yang luas yang dimiliki pemerintah AS tentang kegiatan (Republik Rakyat Cina) RRT di seluruh dunia, dan berusaha untuk memastikan bahwa teknologi AS tidak melanjutkan pelanggaran itu." kata Biro Industri dan Keamanan Perdagangan Cordell Hull mengungkapkan 

Banyak perusahaan AS dilarang mengekspor ke entitas-entitas yang terdaftar tanpa persetujuan pemerintah sebelumnya. Namun, pemerintah AS juga mengutip kekhawatiran terhadap kelompok-kelompok perusahaan tersebut, termasuk dukungan terhadap modernisasi militer China dan kontribusi terhadap program rudal balistik.

"Ketika kami mengidentifikasi entitas yang menimbulkan masalah keamanan nasional atau kebijakan luar negeri bagi AS, kami menambahkannya ke dalam Daftar Entitas untuk memastikan bahwa kami dapat memeriksa transaksi mereka," jelas Asisten Sekretaris Badan Administrasi Ekspor AS Thea Kendler.

Thea melanjutkan, selain melakukan penyaringan terhadap Daftar Entitas, eksportir dan mereka yang bertransaksi dengan barang-barang yang tunduk pada peraturan perlu melakukan uji tuntas yang cermat untuk menentukan apakah barang-barang tersebut dapat dialihkan ke pengguna akhir atau pengguna akhir yang dilarang.

Mitra di Akin Gump Strauss Hauer & Feld Kevin Wolf memaparkan sanksi terhadap Inspur serupa dengan sanksi yang dijatuhkan pada Huawei Technologies Co, dan berlaku untuk pengiriman AS serta barang buatan luar negeri yang diproduksi dengan alat atau teknologi asal AS, yang secara efektif berarti semua semikonduktor di planet ini tercakup.

Secara keseluruhan, Departemen Perdagangan menyebut 18 entitas di China karena diduga mendukung militer negara tersebut, 14 entitas di China dan Pakistan karena mengerjakan program rudal balistik, enam entitas di China dan Myanmar karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta tiga entitas di Rusia, Belarus, dan Taiwan karena mendukung militer Rusia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper