Bisnis.com, LAMPUNG - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya memastikan siap untuk menghadapi konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan larangan ekspor bauksit pada pertengahan tahun ini, termasuk gugatan di WTO.
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, mengatakan, pemerintah secara tegas akan mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor bauksit secara total pada pertengahan tahun ini.
Seperti diketahui, China menjadi market ekspor terbesar Indonesia untuk bahan mentah bauksit. Jika aturan ini diberlakukan, konsekuensinya, Indonesia akan dituntut oleh China ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), sama halnya Uni Eropa yang menuntut Indonesia atas larangan ekspor komoditas nikel.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pihaknya siap untuk menghadapi konsekuensi dari kebijakan tersebut.
“Artinya, Presiden [Jokowi] mengatakan siap dengan konsekuensi itu. Kemendag juga, saya di sini sebagai staf khusus Menteri Perdagangan menyatakan, kami siap,” kata Bara dalam diskusi media di Lampung, Rabu malam (2/3/2023).
Kemendag sendiri juga menyatakan siap untuk membantu pemerintah untuk menghadapi gugatan tersebut.
Jokowi dalam satu kesempatan menyatakan perlunya melakukan moratorium ekspor bijih bauksit guna memastikan nilai tambah produk hilir terjadi di dalam negeri. Adapun, sebagian besar bahan mentah bauksit dikirim ke China.
Akibatnya, ekspor produk turunan seperti aluminium hingga panel surya berada di posisi terbawah, masing-masing 33 dan 31 dunia. Sementara, Indonesia berada di urutan ketiga untuk ekspor bijih bauksit.
“China ekspor orenya nomor 18 tapi ekspor panel suryanya nomor 1 di dunia, terus barangnya ini dari mana? Bahan mentahnya ini 80 persen lebih dari kita,” ujar Presiden Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum.
Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk tetap mendukung program hilirisasi mineral tersebut.
Sebagai informasi, Indonesia sebelumnya melarang ekspor nikel. Kebijakan tersebut membuat Indonesia digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Selain bauksit, Jokowi juga berencana untuk menghentikan ekspor tembaga pada tahun ini.
Kendati demikian, pemerintah masih meninjau ulang rencana moratorium ekspor konsentrat tembaga yang sedianya dilakukan pada Juni 2023.
