Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat tengah ramai menjadi perbincangan karena selain mengeluarkan kebijakan sekolah pukul 05.00 pagi, dirinya juga mengimbau warga untuk beraktivitas dengan jalan kaki untuk menahan inflasi.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Lery Rupidara menyampaikan imbauan yang mulai berlaku pada 7 Maret 2023 tersebut bersifat tidak memaksa dan sebagai langkah mengendalikan inflasi dan menjaga lingkungan.
“Ini imbauan dalam rangka kendali inflasi, ramah lingkungan, dan kesehatan. Ini imbauan, pelaksanaannya bebas oleh setiap orang sesuai kemampuan dan kondisi yang ada,” ujarnya, Rabu (1/3/2023).
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pada 2022 terdapat dana masyarakat yang mengendap di bank mencapai Rp690 triliun.
Baca Juga
Kepala Negara berharap masyarakat dapat mengeluarkan dana tersebut dan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui kegiatan seperti konser musik atau olahraga.
“Menyangkut belanja masyarakat yang ditahan Rp690 triliun biar itu keluar, gapapa digunakan untuk nonton konser, nonton sepakbola. Biarkan spending masyarakat, entah makan di warung, PKL, belanja kaos, atau event olahraga,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, Kamis (23/02/2023).
Dari pernyataan tersebut, terlihat bertolak belakang dari apa yang diarahkan Presiden dengan kebijakan yang dibuat Gubernur NTT.
Jika di satu sisi Jokowi meminta masyarakat membelanjakan uangnya, namun pimpinan NTT justru mengimbau warganya untuk berhemat menggunakan BBM demi menjaga inflasi, meski secara umum pada Februari 2023 NTT tercatat mengalami deflasi.
Kondisi Inflasi dan Ketimpangan di NTT
Bila melihat dari sisi inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara nasional terjadi inflasi sebesar 5,47 persen year-on-year (yoy) pada Februari 2023.
Inflasi secara tahunan tertinggi terjadi di Kotabaru (Kalimantan Selatan) sebesar 7,88 persen dengan IHK sebesar 120,04 dan terendah terjadi di Waingapu (NTT) sebesar 3,57 persen dengan IHK sebesar 112,74.
Adapun, gabungan 3 kota inflasi di NTT adalah sebesar 5,41 persen, Kota Kupang sebesar 5,57 persen, Kota Maumere sebesar nilai 5,86 persen, dan Kota Waingapu sebesar 3,57 persen.
Bahkan, bila membandingkan secara bulanan atau month-to-month (mtm) justru mengalami deflasi. Pada Februari 2023 Kupang mengalami deflasi sebesar 0,77 persen, Maumere deflasi sebesar 0,51 persen, dan hanya Waingapu yang mengalami Inflasi sebesar 0,27 persen.
Meski kondisi inflasi NTT masih di rentang 3-5 persen, jumlah penduduk miskinnya tercatat masih tinggi, yaitu sebesar 1,1 juta orang. Jumlah tersebut bahkan termasuk dalam lima besar penduduk miskin tertinggi menurut provinsi per September 2022.
Ketimpangan yang terjadi pun naik secara tahunan pada September 2022 sebesar 0,001 menjadi 0,340.
Jalan Kaki Tidak Menurunkan Inflasi
Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal, keputusan Gubernur NTT tidaklah tepat dalam mengatasi inflasi saat ini.
Faisal melihat imbauan tersebut lebih relevan terhadap upaya mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan, tidak untuk inflasi.
“Logikasinya dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor, mengurangi penggungaan BBM. Sementara BBM di Indonesia tidak dipengaruhi oleh supply demand secara langsung karena harganya tetap dan diatur pemerintah,” ungkapnya, Rabu (1/3/2023).
Artinya, bila penggunaan BBM menurun, apalagi hanya di satu daerah, dampaknya terhadap pengurangan inflasi sangat minimal. Faisal menyampaikan harga bbm tidak akan turun dengan berkurangnya konsumsi BBM di NTT.
Justru, dia menilai saat ini pangan dan yang termasuk dalam volatile food yang mendorong terjadinya inflasi. Faktor produksi, cuaca, hingga pengiriman menjadi penting dan lebih relecan terhadap inflasi.
“Kalau di NTT bisa mencari subtitusi bahan pangan lokal untuk mengurangi impor dari daerah lain, itu lebih relevan bagi inflasi,” imbuhnya.
Terlebih, surat edaran tersebut bersifat imbauan, yang artinya tidak wajib dan efektifitasnya sangat kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
