Bisnis.com, JAKARTA – Harga komoditas andalan Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) mulai terpantau anjlok pada 2023 dan dikhawatirkan mengganggu APBN dari sisi penerimaan negara melalui pajak maupun PNBP.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kondisi tersebut menjadi risiko setelah Indonesia untung dari windfall komoditas yang terjadi pada 2022.
“Salah satu risiko paling besar, harga seperti batu bara, CPO, nggak akan bertengger di atas apalagi kalau dunia melesu jadi pasti ada koreksi,” ujarnya dalam CNBC Indonesia: Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Melihat kondisi saat ini, harga batu bara tahun lalu yang Sri Mulyani sebut mencapai US$400 per ton, per hari ini dalam data Trading Economics harga batu bara berada di level US$196,50 per ton.
Sementara menurut Council of Palm Oil Producing Country (CPOPC), harga CPO FOB Indonesia per 27 Februari 2023 berada di angka US$991,57 per ton, di mana tahun lalu tembus lebih dari US$1.000 per ton.
“2023 ini kami membuat exercise, harga komoditas jatuh nggak main main dari US$400/ton ke US$200/ton, Kami lihat revenue sisi mana yang akan kena, bagaimana cara mengamankan kalo terjadi shock dari revenue. Itu lah yang kami sebutkan di APBN 2023 ada bantalan yang disediakan kalo penerimaan negara, terutama komoditas turun,” jelasnya.
Baca Juga
Sisi baiknya, jelas Sri Mulyani, ekonomi dari sisi nonkomoditas tengah tumbuh cemerlang. Pada 2023, BUMN rencananya akan memberikan dividen yang sebelumnya sebesar Rp40 triliun, tahun ini menjadi Rp60-Rp100 triliun.
Sementara dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bukan dari sektor sumber daya alam (SDA) melonjak lebih dari 100 persen, seperti rumah sakit (RS) perguruan tinggi, Kepolisian RI dengan SIM dan STNK, hingga pajak daerah restoran dan hotel yang meningkat 160 persen.
“Jadi memang ekonomi bergeser nanti kalau komoditas less prominent, kami punya penyangga. Ini lah kenapa kami bikin infrastruktur dan belanja untuk menciptakan shock absorber,” katanya.
Sementara itu, Sri Mulyani juga melakukan pemblokiran terhadap anggaran kementerian/lembaga (K/L) pada 2023 sebagai strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja.
Sementara itu, target pendapatan negara pada 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,02 triliun, baik dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah.
