Pemerintah Kaji Ulang Rencana Larangan Ekspor Balok Timah

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berniat mengkaji ulang rencana moratorium ekspor untuk balok timah atau tin ingot tahun ini.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Irwandy Arif menuturkan pemerintah masih mempelajari data hilirisasi dari bijih timah tersebut yang sebagian besar sudah dalam bentuk turunan untuk bahan baku manufaktur lanjutan. 

Sebagian besar hilirisasi bijih timah di Indonesia diolah menjadi tin soldier, tin plate dan tin chemical. Adapun, torehan pemurnian serta pengolahan bijih timah itu relatif terbilang tinggi di sisi penghiliran tambang. 

“Karena timah sudah jadi batangan timah, menjadi tin ingot sudah 99,99 persen,” kata Irwandy saat acara Mining for Journalist, Sabtu (25/2/2023). 

Di sisi lain, Irwandy mengatakan, pemerintah masih mengkaji serapan lanjutan dari produk penghiliran di sisi hulu tambang timah tersebut. 

“Karena timah sedikit kompleks, beberapa industri sudah campur jadi alloy, bagaimana ini ngukurnya, ini kan tugas yang cukup berat,” kata dia. 

Dengan demikian, dia mengatakan, pemerintah belakangan berhati-hati untuk bersikap soal rencana pelarangan ekspor komoditas tambang yang sebagian besar tersebar di wilayah Kepulauan Bangka Belitung tersebut. 

“Tentu pemerintah akan mempertimbangkan sangat hati-hati soal ini,” kata dia. 

Seperti diberitakan sebelumnya,  Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan rencana moratorium ekspor tin ingot, konsentrat tembaga dan mineral lainnya tetap dilakukan pada pertengahan tahun ini. 

Jokowi berharap komitmen moratorium ekspor mineral itu dapat meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri sembari menciptakan lapangan kerja yang masif mendatang di tengah transisi energi saat ini. 

“Kita telah hentikan ekspor bahan mentah nikel, bauksit dan nanti timah, tembaga dan lain-lainnya sehingga bisa menghasilkan nilai tambah lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi saat membuka Saratoga Investment Summit, Jakarta, Kamis (26/1/2023). 

Dari sisi pendanaan hilirisasi, Jokowi menegaskan, pemerintah relatif telah mendapat kepercayaan investasi yang besar dari sejumlah investor potensial setelah sukses menggelar KTT G20 akhir tahun lalu. 

Dia berharap momentum itu dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan terkait untuk dapat meningkatkan hilirisasi mineral tahun ini. 

“Kita dapat kepercayaan, momentum ini harus digunakan untuk merebut peluang investasi ekonomi hijau, seperti pengembangan ekosistem mobil listrik, EBT dan kawasan industri hijau lainnya,” tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News