Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan terkait isu sebanyak 13.000 pegawai Kementerian Keuangan yang belum melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dalam keterangannya melalui akun resmi Instagram @smindrawati, Sri Mulyani membantah isu tersebut. Dia mengatakan bahwa di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak semua pegawai diwajibkan melapor LHKPN.
Dia menjelaskan bahwa kewajiban LHKPN diatur dalam UU No. 30/2002 yang menyebutkan, bagi Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, tidak seluruh pegawai diharuskan melapor LHKPN. Per 2021, tercatat sebanyak 33.370 pegawai dan pejabat di lingkungan Kemenkeu yang sudah ditetapkan dalam KMK No. 83/2021 mengenai Daftar Wajib Lapor (WL). Pada 2022, jumlah pegawai dan pejabat yang ditetapkan adalah sebanyak 32.191 orang.
“Wajib Lapor meliputi JPT Madya [Eselon I] dan Pratama [Eselon II] dan Stafsus, Para pejabat pengadaan dan bendahara, Pemeriksa Bea Cukai, AR, Penilai pajak, Pemeriksa pajak, Pelelang, Widyaiswara, Hakim pengadilan pajak, dan Pejabat eselon III dan IV serta pelaksana di unit tertentu,” jelasnya, Minggu (26/2/2023).
Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan, pegawai yang tidak wajib lapor LHKPN tetap melaporkan hartanya dan SPT melalui Aplikasi Laporan Pajak dan Harta Kekayaan (Alpha) yaitu aplikasi pelaporan di internal Kemenkeu.
Baca Juga
Kemenkeu mencatat, tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN di Kemenkeu mencapai 100 persen pada periode 2017 hingga 2021. Pada 2021 hanya 1 orang yang tidak melengkapi dokumen.
Sementara untuk pelaporan periode 2022, Sri Mulyani mengatakan bahwa prosesnya masih berjalan hingga 31 Maret 2023.
Status hingga 23 Februari 2022; sebanyak 18.306 pegawai atau 56,87 persen dari total pegawai sudah melapor dan 13.885 atau 43,13 persennya belum melapor.
Sri Mulyani menambahkan, Kemenkeu mewajibkan pegawai melapor LHKPN, Alpha, dan SPT lebih awal, yaitu sebelum tanggal 28 Februari 2023.
“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kepatuhan pelaporan pegawai Kemenkeu harus mencapai 100 persen,” tegasnya.
