Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengusulkan nama petahana Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023-2028.
Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah melalui keterangan resminya, Rabu (22/2/2023).
“Presiden Joko Widodo, telah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR. Presiden Jokowi tampaknya mengusulkan calon Gubernur BI Perry Warjiyo,” kata Said.
Sebagaimana diketahui, Perry akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei mendatang.
Sebelumnya, ada beberapa nama yang diketahui masuk dalam pertimbangan Jokowi untuk dicalonkan sebagai Gubernur BI, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, pencalonan kembali Perry sebagai Gubernur BI untuk periode kedua dapat menjadi sinyal baik bagi perekonomian secara umum.
Baca Juga
Pasalnya, Perry yang berpeluang besar melanjutkan kepemimpinannya di BI menandakan arah kebijakan bank sentral yang akan cenderung serupa dengan 5 tahun terakhir.
“Hal ini kemudian berimplikasi pada predictability yang lebih tinggi pada kebijakan BI, sehingga volatilitas cenderung lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Kamis (23/2/2023).
Menurut Josua, tantangan terbesar bagi BI ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan kebijakan moneter terkait untuk mendorong stabilitas, juga pemulihan perekonomian domestik.
Selain itu, peran penting BI juga termasuk timing isasi suku bunga pasca meredanya risiko inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah.
“Timing ini menjadi penting karena dapat mempengaruhi stabilitas serta ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik untuk jangka panjang,” jelasnya.
Oleh karena itu, Josua menambahkan, memang dibutuhkan Gubernur BI yang mampu dalam menakar keseimbangan ekonomi antara inflasi dan pertumbuhan PDB.
Said juga menilai bahwa BI memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam melaksanakan tugasnya, memastikan terkendalinya tingkat inflasi dan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah.
“Oleh sebab itu, kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting,” katanya.
Dia juga menyampaikan sejumlah kriteria calon Gubernur BI yang dibutuhkan saat ini. Pertama, telah terbangun chemistry dengan jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Syarat ini menurutnya penting karena saat ini dan kedepan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, terutama karena gejolak global yang belum mereda.
Kedua, dibutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga, juga yang dapat membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi covid19 tahun 2020-2021 lalu.
Dia menilai, BI telah berperan besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement. “Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya”.
Ketiga, Gubernur BI harus bisa memastikan kelanjutan pengaturan lalu lintas dan cadangan devisa negara. Hal ini diperlukan untuk memastikan devisa negara sehingga memberikan dampak multiplier pada perekonomian nasional.
Keempat, dibutuhkan juga sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR agar dalam menjalankan tugas strategisnya, BI mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR.
Kelima, sosok Gubernur BI harus yang memiliki jaringan internasional yang baik sehingga menambah kepercayaan pasar. “Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita,” tuturnya.
