Bisnis.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menegaskan bahwa masalah keuangan yang dialami perseroan tidak berdampak terhadap penyelesaian proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
SVP Corporate Secretary Ermy Puspa Yunita menjelaskan, kontrak proyek-proyek Waskita di IKN Nusantara merupakan kontrak proyek dengan metode pembayaran secara bulanan. Dengan metode pembayaran tersebut, kata Ermy, diharapkan dapat menjaga kondisi arus kas proyek untuk dapat membiayai pengerjaannya sendiri dengan pembayaran termin yang diterima tiap bulannya tanpa harus mencari pembiayaan dari sumber lain.
"Dalam kontrak proyek-proyek IKN Nusantara juga terdapat klausul terkait uang muka, di mana proyek menerima uang muka sebagai modal awal proyek dalam pengerjaannya sehingga tidak terdapat gap financing, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi perusahaan saat ini tidak berdampak secara langsung terhadap proses pengerjaan proyek-proyek tersebut," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/2/2023).
Selain itu, Ermy menuturkan, proyek-proyek IKN Nusantara merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdasarkan Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 dapat diberikan jaminan dari pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh badan usaha atau pemerintah daerah yang berkerja sama dengan badan usaha.
"Diharapkan dengan berpartisipasinya Waskita dalam pengerjaan proyek-proyek di IKN Nusantara tersebut dapat membantu menaikkan kinerja operasional perusahaan," jelasnya.
Proyek IKN yang didapatkan oleh perseroan memiliki total nilai kontrak Rp5,92 triliun. Perolehan nilai kontrak baru IKN ini sesuai target perseroan dengan rata-rata tingkat kemenangan Waskita di level 25 persen dengan mengikuti lelang proyek IKN sebesar Rp23,7 triliun pada 2022.
Baca Juga
Pada proyek di IKN ini, perseroan juga bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Enam tender proyek IKN yang didapatkan adalah proyek Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang sebesar Rp2,2 triliun, proyek pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sebesar Rp181 miliar, proyek Gedung Sekretariat Presiden sebesar Rp1,3 triliun, proyek pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 3 & 4 sebesar Rp1,53 triliun, serta proyek pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP sebesar Rp638 miliar.
Presiden Direktur Waskita Destiawan Soewardjono mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo banyak memberikan masukan-masukan. Salah satunya harus membangun dengan memperhatikan lingkungan dan hasilnya berkualitas serta beda. Tak hanya itu, Presiden meminta agar terdapat ciri khas dari bangunan-bangunan yang ada di IKN.
“Pembangunan ini harus memperhatikan lingkungan. Seperti misalnya pohon ditanam maksimum 1 meter dari area bangunan. Karena menumbuhkan pohon ini menurut Bapak Presiden sangat lama. Kemudian beliau meminta agar bangunan yang dihasilkan juga berkualitas dan beda,” kata Destiawan.
Dengan adanya ciri khas pada bangunan, bangunan yang berkualitas, lingkungan yang berkualitas, diharapkan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN.
“Perseroan siap melaksanakan proyek IKN sesuai yang telah ditargetkan oleh Presiden dan Kementerian PUPR untuk mewujudkan Future Smart Forest City dengan tepat waktu dan mutu tinggi,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Waskita tengah mengalami kesulitan keuangan untuk membayar pinjaman dan obligasi. Perusahaan pelat merah itu bahkan tercatat memiliki utang Rp29,3 triliun.
