Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah optimistis tingkat inflasi di dalam negeri dapat terjaga pada kisaran 2 hingga 4 persen pada 2023.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Senin (20/2/2023).
Dia mengatakan, laju inflasi di Indonesia relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain, misalnya dengan negara Eropa yang inflasinya mencapai lebih dari 9 persen, Amerika Serikat sekitar 8 persen, hingga Argentina dan Turki yang mencapai di atas 50 persen.
Tercatat, tingkat inflasi Indonesia pada akhir 2022 mencapai 5,51 persen. Laju inflasi ini pun melanjutkan tren penurunannya pada Januari 2023 yang mencapai 5,28 persen secara tahunan.
“Perkembangan tersebut tidak terlepas dari extra effort pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta mitra strategis Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah,” katanya.
High Level Meeting TPIP menyepakati lima langkah strategis untuk menjaga inflasi berada dalam sasaran 2 hingga 4 persen. Pertama, yaitu memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga
Kedua, menjaga inflasi komponen harga bergejolak atau Volatile Food (VF), terutama pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3 hingga 5 persen.
Ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah.
Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.
Kelima, yaitu memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
Airlangga mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi umum dapat terkendali dalam sasarannya.
Sinergi melalui TPIP dan TPID juga terus dilanjutkan dengan memperkuat program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Program tersebut termasuk diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan domestik, serta meningkatkan kualitas data pangan sebagai unsur penting bagi perumusan kebijakan.
