Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta buka-bukaan soal tudingan bahwa kementerian yang dipimpin Sri Mulyani tersebut memblokir anggaran sebesar Rp50,2 triliun.
Isa menyatakan automatic adjustment anggaran Rp50,2 triliun terhadap kementerian/lembaga adalah bentuk antisipasi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian.
“Automatic adjustment bukan pemotongan anggaran, bukan refocusing seperti yang terjadi di 2020-2023. Ini adalah cara untuk kita mengantisipasi kondisi yang tidak menentu,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip secara virtual, Rabu (15/2/2023).
Menurutnya, bentuk antisipasi itu dilakukan dengan meminta semua kementerian/lembaga untuk menahan diri dan memprioritaskan belanja-belanja yang penting.
Oleh karena itu, Kemenkeu meminta agar belanja yang tidak cukup penting jangan digelontorkan pada tahap awal.
“Dengan demikian, tekniknya mereka kami undang untuk memiliki kegiatan mana yang menurut mereka less priority dari yang lain, yang mereka nilai less priority untuk sementara kami blokir agar tidak dibelanjakan pada awal tahun,” pungkasnya.
Langkah tersebut, imbuhnya, memiliki dua fungsi. Pertama, membuat masing-masing kementerian/lembaga memiliki ketahanan jika terpaksa melakukan perubahan. Kedua, melatih kementerian dan lembaga untuk membuat prioritas kegiatan.
“Tetapi anggaran mereka [kementerian/lembaga] tidak kami potong, hanya melatih mereka untuk betul-betul memilih yang prioritas. Itulah yang dibelanjakan terlebih dulu,” tuturnya.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, beberapa kementerian/lembaga terbukti menggunakan anggaran untuk kegiatan yang berbeda, meskipun berasal dari program yang sama.
Perubahan itu, kata Isa, dilakukan atas inisiatif kementerian dan lembaga terkait. Alhasil, saat pemblokiran anggaran tahun 2022 telah dicairkan, dana tersebut justru digunakan bukan untuk kegiatan yang pertama kali direncanakan oleh kementerian/lembaga.
“Saat blokir 2022 bisa digunakan, dipilih bukan untuk kegiatan yang pertama mereka rencanakan, baik karena arahan presiden atau dari evaluasi yang lebih penting dilakukan. Itu kami izinkan dan buka blokirnya, tetapi ada juga betul-betul sudah dibuka diberikan kesempatan, sampai akhir memilih tidak memakainya sama sekali,” kata Isa.
Dia kembali menegaskan automatic adjustment bertujuan agar kementerian dan lembaga memiliki cadangan dana, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan darurat.
Jika kondisi darurat tak terjadi, kementerian terkait dapat menggunakan dana untuk kegiatan yang memiliki prioritas.
“Beda dengan refocusing, automatic adjustment tidak memotong anggaran kementerian/lembaga. Mereka masih bisa menggunakan, hanya mereka diminta untuk membuat prioritas dan mendahulukan yang betul-betul strategis dan dianggap penting,” tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengaku mendapatkan surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana automatic adjustment atau pemblokiran anggaran Rp50,2 triliun terhadap kementerian/lembaga pada 2023.
Dia pun mempertanyakan langkah Kemenkeu yang meminta pemblokiran anggaran pada saat APBN 2023, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022, belum berjalan.
“Jadi ini hebat sekali. Waktu saya ditanya oleh sejumlah kepala daerah dan sebagainya, yang kita tahu transfer daerahnya semakin berkurang,” pungkasnya.
