Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan untuk mempersiapkan proses penyerapan (offtaker) hasil pertanian dan peternakan dari rakyat. Upaya tersebut dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meminimalisir anjloknya harga di tingkat petani dan peternak.
“Bersama Pak Arief [Satria] rektor IPB salah satunya dan beberapa pakar pertanian, hari ini yang dibahas adalah integrasi BUMN bidang pangan. Jadi Presiden Jokowi meminta agar BUMN dipersiapkan jadi offtaker, maka tidak akan lagi harga jatuh di tingkat petani dan akan memacu produksi di hulu,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam jumpa persnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Arief menambahkan, dalam pertemuan dengan Jokowi juga membahas terkait persiapan dari mulai dana hingga infrastrukur yang harus tersedia dalam program tersebut. Terkait dana, kata Arief, nantinya akan dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga pinjaman murah dari bank-bank BUMN.
“Maka dibutuhkan pendanaan dalam pelaksanaan program tersebut sehingga ini akan dibicarakan nanti oleh presiden, menteri BUMN dan menteri Keuangan,” ucap Arief.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa ketersediaan infrastruktur menjadi hal yang vital dalam keberlangsungan offtaker tersebut. Sebab, hal tersebut dapat menjaga kualitas bahan pangan itu sendiri.
“Presiden mengatakan kalau di luar negeri sudah ada infrastrukturnya seperti cold drum sudah ada yang besar sehingga nanti produk-produknya bisa diperpanjang save life-nya,” ujar Arief.
Baca Juga
Nantinya, menurut Arief, Perum Bulog akan menjadi offtaker komoditas kedelai dan jagung, sedangkan ID Food akan menyerap komoditas beras, peternakan, dan juga jagung. Adapun, PTPN nantinya akan melakukan penyerapan mulai dari gula dan minyak sawit.
Untuk itu, Arief menyampaikan dalam 2 minggu ini pihaknya sedang mempersiapkan sinkronisasi peraturan antara lembaga dan kementerian terkait. “Dalam 2 minggu ini kita akan bertemu lagi dengan hasil peraturan yang telah disinkronkan,” ucap Arief.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan pemerintah menyediakan dana Rp100 triliun guna menyerap hasil pertanian dari para petani.
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu usulan tersebut bertujuan agar petani lebih sejahtera dan harga bahan-bahan pokok semisal beras, jagung, dan lainnya bisa terjaga pasokannya dan harga jadi lebih terjangkau.
"Kita ingin agar petani itu mengurus pertanian saja, tidak usah mengurusi harga. Nah, kita akan atur itu. Rp100 triliun kita ajukan setahun," kata Zulhas dalam acara 'Kinerja 100 Hari Mendag' di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2022).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut ke Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim Jokowi juga sudah sepakat dengan usulan tersebut.
"Waktu rapat dengan Presiden minggu lalu saya usulkan, kalau kita bisa membakar uang untuk subsidi minyak sampai Rp600 triliun, sebetulnya petani itu cukup Rp100 triliun per tahun," ujar Zulhas.
Menurut Zulhas dengan usulan tersebut ia meyakini pasokan bahan-bahan pokok seperti jagung, kedelai, beras, cabai melimpah.
"Kita bisa produksi jagung, kedelai, beras melimpah, tapi petani dia produksi saja. jangan pikir harga jual," paparnya.
