Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu peserta dari program andalan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Petani Milenial, mengaku kecewa terhadap offtaker maupun pemerintah provinsi Jabar. Para peserta merasa tak mendapatkan keuntungan sama sekali, justru harus melunasi utang kepada Bank BJB.
Melansir laman resmi petanimilenial.jabarprov.go.id, Rabu (1/2/2023), program Petani Milenial merupakan program pengembangan komoditas yang melibatkan petani-petani muda di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta korporasi atau para pemangku kepentingan lain agar tercipta ekosistem pertanian yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.
Program ini dibawahi oleh Biro Perekonomian Jabar selaku koordinator, Dinas TPH Jabar selaku pelaksana, PT Agro Jabar selaku avalist, CV Minaqu Indonesia selaku offtaker, dan Bank BJB selaku pemberi modal dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Melalui akun Twitter @eesss_, salah seorang peserta program Petani Milenial Jawa Barat 2021 menceritakan awal mula peserta gelombang pertama resmi berhutang kepada Bank BJB.
Baca Juga
Awalnya, Eess merasa program tersebut sangat baik lantaran menarik minat anak muda untuk terjun ke dunia pertanian. Namun dalam perjalanan, program ini disebut sangat berantakan.
Gelombang pertama yang berlangsung sejak Juli 2021 hingga Juli 2022 tersebut harus menghadapi kenyataan yang pahit lantaran mendapatkan peringatan kedua atau SP2 dari Bank BJB.
Merujuk pada laman resmi program Petani Milenial, program ini gratis tanpa dipungut biaya. Disebutkan bahwa peserta cukup bermodalkan semangat dan kemauan untuk bekerja keras.
Pemprov Jabar dan korporasi nantinya akan membantu dengan sistem dan model bisnis yang sudah disepakati bersama, termasuk menyangkut permodalan, pendampingan teknis, produksi, pemasaran, penjualan, dan pembagian keuntungan.
Namun faktanya, para peserta membiayai sendiri program tersebut dalam bentuk utang yang mengatasnamakan mereka sendiri.
Kronologi Program Petani Milenial Jawa Barat
“28 Agustus - Dilaksanakan akad dengan Bank BJB. Ini awal cerita kami resmi berhutang. Program ini menggunakan utang [KUR] dari BJB karena dalam awal penyelenggaraannya program ini tidak memiliki anggaran/tidak menggunakan APBD,” tulis Eess, dikutip Rabu (1/2/2023).
Mereka pun tak memegang uang sepeser pun dari KUR mereka. Seluruh dana KUR dikelola oleh PT Agro Jabar selaku avalist, dan diberikan kepada peserta dalam bentuk barang.
Lantaran menjadi bagian dalam program, peserta mendapat kemudahan dalam mengakses KUR. Dari yang seharusnya menggunakan agunan, dalam program ini tak diperlukan karena ada PT Agro Jabar yang sekaligus menjadi penjamin dalam program ini.
Panen pertama pun berlangsung pada Januari 2022. Mengingat hasilnya yang kecil, maka tidak ada bagi hasil untuk para peserta. Kendati demikian, PT Agro Jabar memberikan uang sebesar Rp2,5 juta kepada para peserta sebagai bentuk apresiasi.
Panen kedua berlangsung pada Maret 2022. Panen tanaman kali itu naik drastis dari sebelumnya 1.046 tanaman menjadi 5.540 tanaman.
Keuntungan yang didapatkan pun lumayan besar. Jika dikalikan Rp50.000 per tanaman, maka yang didapatkan adalah sebesar Rp277 juta. Namun sayangnya, uang tersebut ghaib.
Rapat evaluasi pun berlangsung pada 18 Maret 2022, namun hasilnya nihil.
“Hasilnya apa? Nihil kita tidak mendapatkan apapun karena uangnya pun masih ghaib. Sepulang rapat, ada salah satu teman kami yang ingin mengundurkan diri saking putus asanya,” jelasnya.
Panen ketiga pun dilakukan pada April 2023. Jika dirupiahkan, para peserta kala itu mendapatkan sebesar Rp373,8 juta.
“Besar ya, tapi tetep masih besar persentase untuk ke Bank. Kita mendapatkan sebagian kecilnya saja, itupun karena kami memaksa karena akan lebaran,” ungkapnya.
Panen keempat menjadi puncak sebelum kontrak mereka berakhir di 28 Juli 2022. Melalui panen ini, Ees menuturkan, mereka seharusnya bisa melunasi KUR dan bisa mendapatkan lebihnya. Namun, faktanya jauh dari harapan, keuntungan senilai Rp618 juta tak juga nampak.
Singkat cerita, pada November 2022, para peserta dikejutkan dengan adanya surat peringatan kedua dari Bank BJB terkait utang mereka. Ini diluar bayangan mereka.
“Padahal SP 1 pun kami tidak tau, tau tau udah SP 2,” ujarnya.
Rapat pun dilaksanakan bersama seluruh pihak terkait. CV Minaqu Indonesia pun menjanjikan pembayaran 7 hari ke depan. Namun, janji tersebut hanyalah janji belaka.
PT Agro Jabar akhirnya membawa pengacara untuk menyelesaikan kasus pembayaran ini. Sayangnya, peran dinas dan pemprov sangat minim.
Puncaknya, salah seorang peserta didatangi oleh pihak Bank BJB ke rumahnya untuk mendapatkan konfirmasi terkait kejadian tersebut. Tindakan tersebut dinilai sudah sangat keterlaluan, apalagi utang tersebut disebabkan oleh program pemerintah.
Salah satu PIC CV Minaqu Indonesia berjanji untuk melunasi utangnya di 30 Januari 2022. Namun hingga 1 Februari 2022, CV Minaqu Indonesia belum melakukan pembayaran.
Dengan adanya kejadian tersebut, Eesss dan rekannya meminta pemprov Jabar untuk melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Pasalnya, apa yang ditampilkan di media tak seindah yang terjadi di lapangan.
Selain itu, kata dia, pemprov Jabar harusnya malu karena terus membranding program Petani Milenial dan terus membuka gelombang baru tanpa menyelesaikan permasalahan sebelumnya.
“Kami harap Pemprov Jabar mau mengevaluasi secara penuh terhadap program ini,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
